Polres Simalungun Hadirkan Ahli Hukum Pidana Dari Univ.Katolik Santo Thomas Pada Sidang Praperadilan Kasus Penangkapan Ketua Adat Lamtoras, Ambarita

SUMUT, JP – Polres Simalungun menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Katolik Santo Thomas, Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., dalam sidang praperadilan terkait penangkapan Ketua Adat Lamtoras, Ompu Pamontang Laut Ambarita, yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun pada Kamis, 15 Agustus 2024. Sidang praperadilan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dessy Ginting dan menjadi sorotan karena menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Polres Simalungun.

Sidang praperadilan ini diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari Thomson Ambarita, Jonny Ambarita, Giofany Ambarita, dan Parando Tamba. Mereka menggugat penetapan tersangka terhadap Ompu Pamontang Laut Ambarita dan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Simalungun, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku dan telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dalam persidangan, kuasa hukum para pemohon menyatakan kepada majelis hakim bahwa penetapan tersangka oleh Polres Simalungun dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Mereka mengungkapkan bahwa klien mereka, Ompu Pamontang Laut Ambarita, diamankan dari rumahnya pada pukul 3 dini hari, sebuah tindakan yang mereka klaim sebagai pelanggaran HAM.

"Majelis Hakim yang terhormat, menurut hemat kami, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polres Simalungun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Klien kami diamankan dari rumahnya pada jam 3 dini hari, yang jelas melanggar hak asasi manusia," tegas penasihat hukum para pemohon dalam sidang tersebut.

Menanggapi tuduhan ini, Prof. Dr. Maidin Gultom, ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Polres Simalungun, memberikan pandangannya berdasarkan peraturan Kapolri dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Polres Simalungun sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Menurut pemikiran saya, apa yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan peraturan Kapolri dan KUH Pidana. Proses penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan," ujar Prof. Maidin dalam kesaksiannya.

Lebih lanjut, Prof. Maidin juga menyoroti alat bukti yang diajukan oleh para pemohon terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polres Simalungun. Ia menegaskan bahwa foto-foto yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti pelanggaran HAM tidak cukup kuat jika tidak disertai dengan hasil visum.

"Menurut pandangan saya, alat bukti terkait pelanggaran HAM yang diajukan oleh para pemohon tidak boleh hanya sebatas foto, tetapi harus didukung oleh hasil visum yang dapat menunjukkan adanya cedera atau tindakan kekerasan yang dialami," lanjut Prof. Maidin.

Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Dessy Ginting, kemudian menanggapi argumen dari kedua belah pihak dengan meminta penasihat hukum pemohon untuk mempertanyakan hal-hal yang relevan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menghindari pengulangan argumen yang sama. Hakim juga menekankan pentingnya menyajikan bukti yang konkret dan valid dalam persidangan praperadilan ini.

Sidang praperadilan ini menjadi penting karena menyangkut prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Polres Simalungun menghadirkan ahli hukum sebagai upaya untuk memperkuat posisi mereka dalam membuktikan bahwa penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Proses persidangan masih akan berlanjut dengan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak terkait, termasuk penasehat hukum pemohon dan ahli yang dihadirkan oleh Polres Simalungun. Keputusan akhir dari majelis hakim diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ompu Pamontang Laut Ambarita serta prosedur penangkapan yang dilakukan.

Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas, khususnya komunitas adat di Simalungun, yang menanti hasil persidangan sebagai bentuk keadilan bagi pemimpin mereka. Terlepas dari argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, sidang ini diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan adil, sehingga mencerminkan supremasi hukum di Indonesia.

Sidang praperadilan akan dilanjutkan pada jadwal berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti tambahan sebelum majelis hakim mengambil keputusan. Polres Simalungun tetap optimis bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan membuktikan hal tersebut di persidangan.

(Tukijoe) JP

SMSI Tandatangani MoU Dengan Kedubes Iran, Mohammad Reza Ebrahimi : Kami Senang Bisa Bekerjasama Dengan SMSI Untuk Banyak Hal

JAKARTA, JP - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menandatangani  nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Mohammad Reza Ebrahimi. 

Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor Kedutaan Besar Republik Islam Iran  Jl. HOS Cokroaminoto No. 110 Menteng, Jakarta, Senin pagi (12/8/2024).

  
Kedua belah pihak menandatangani dokumen MoU, saling tukar dokumen, bersalaman, dan diwarnai tepuk tangan para pihak yang hadir.

 
“Kami senang sekali bisa menandatangani MoU bersama SMSI hari ini. Rencana kerja sama dengan SMSI sudah kami bahas bersama beberapa bulan lalu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan bersama untuk kerja sama dalam banyak hal,” kata Konselor Kebudayaan Mohammad Reza Ebrahimi beberapa menit menjelang menandatangani MoU.

Firdaus juga menyampaikan terima kasih atas penandatanganan nota kesepahaman. Dengan ditandatanganinya MoU, kita sudah bisa mulai bekerja sama di bidang media.

“Kita bisa melakukan pertukaran wartawan antara Iran- Indonesia. Kita bisa juga saling belajar mengelola media. Kami siap menerima wartawan atau pengusaha media dari Iran untuk saling tukar pengalaman,” kata Firdaus.

Setelah ditandatangani nota kesepahaman tersebut, akan dibuat program dan road map kerja sama. Apa saja yang perlu dipublikasikan tentang Iran, tokoh Iran, orang Iran, dan kebudayaannya, akan menjadi perhatian SMSI.

Bahkan pihak SMSI, seperti yang disampaikan Dr Retno Intani, M.Sc yang membidangi urusan luar negeri SMSI,  menginginkan program apresiasi film-film Iran, memutar film Iran di Indonesia.

 
Ebrahimi menyambut baik gagasan pemutaran film-film Iran yang merupakan bagian dari kebudayaan Iran.

(*) JP

Dukung Jadi Ketua Umum Golkar, Benny Hutapea Tegaskan, Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Sangat Layak Memimpin Partai Golkar !

JAKARTA, JP - Ketua Umum Relawan POS Gibran Benny Hutapea mengusulkan dan mendukung Wapres Terpilih di Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini menyusul mundurnya Airlangga Hartarto, Minggu (11/8/2024), dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Kami Relawan POS Gibran mengusulkan dan mendukung Mas Gibran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dimana Wapres Terpilih bisa menggantikan Pak Airlangga usai mundur dari Ketum Partai Golkar," kata Benny sapaan akrabnya saat dihubungi, Senin (12/8/2024) di Jakarta.

Menurut Ketua Umum Relawan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Solo 2021 dan Relawan Prabowo-Gibran 2024 ini, sebagai Wapres Terpilih 2024-2029 posisi Gibran Rakabuming sangatlah strategis. Tentu kata Benny, hal ini bisa menjadi kekuatan dan modal politik Partai Golkar kedepan.

"Saya menilai jika kekuatan Partai Golkar di parlemen disatukan dengan kekuatan Wapres Terpilih, tentu akan semakin kuat. Partai Golkar akan menjadi kekuatan politik signifikan dan menentukan di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," jelas Benny.

Secara politik lanjut Benny, posisi Partai Golkar membutuhkan Gibran Rakabuming sebagai penguatan politik. Sementara Gibran Rakabuming membutuhkan Partai Golkar sebagai penguatan posisi dan legitimasi politik Wapres.

"Partai Golkar dan Mas Gibran saling membutuhkan. Ada penyatuan politik dalam penguatan kebijakan pembangunan pemerintah dan penajaman posisi di pemerintahan," tukas Benny.

Kata Benny, untuk hubungan dengan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerinda dan Presiden Terpilih tidak ada masalah. Malahan menurutnya, posisi Prabowo semakin kuat di pemerintahan.

"Naiknya Mas Gibran sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan memperkuat hubungan politik dengan Partai Gerinda. Artinya Koalisi Indonesia Maju punya Presiden yang Ketum Partai Gerindra dan punya Wapres yang Ketum Partai Golkar," tandasnya.

Terakhir Benny menjelaskan dalam sejarah Partai Golkar, pernah dipimpin sosok seorang Wakil Presiden RI. Salah satunya melihat sejarah Jusuf Kalla (JK).

"Jika Ketua Umum Partai Golkar dan dipilih saat Munaslub, pastinya akan semakin kuat dalam posisi pemerintahan. Apalagi Partai Golkar memiliki fatsun terlibat dalam kekuasaan dan  pemerintahan RI, seperti jaman JK," tutup Benny.

Airlangga Hartarto Mundur Sebagai Ketua Umum Partai Golkar 
Sebelumnya Airlangga Hartarto, Minggu (11/8/2024), mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Lewat rekaman video berdurasi sekitar tiga menit, Airlangga menyatakan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat.

Sesudah melakukan berbagai pertimbangan, Airlangga memutuskan mundur dan tidak lagi memimpin Golkar, terhitung mulai hari, Sabtu (10/8/2024) malam.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo Presiden, Ma’ruf Amin Wakil Presiden, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pemilu 2024.

Politikus yang sekarang tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian yakin seluruh prestasi Partai Golkar yang sudah dicapai bisa berlanjut dan lebih baik lagi. 

(Budiman) JP

Warga Jatiranggon Bekasi Dihebohkan Peristiwa Pelecehan Kakek Pada Anak Dibawah Umur Tuai Reaksi Keras Waketubid Eksternal Komnas HAM

Ilustrasi Gambar

BEKASI, JP - Kehebohan melanda warga Jatiranggon menyusul terungkapnya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh AM (65) terhadap ASA (8). Peristiwa ini terjadi pada 31 Juli di Setia Warga 2, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi. Sabtu (3/8/2024).

ASA, yang berusia 8 tahun, diduga menjadi sasaran tindakan pelecehan oleh AM, tetangga dekatnya. Hal tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun.

Ibu kandung korban M (25) mengutarakan tentang awal peristiwa ini terjadi ketika ASA diminta neneknya untuk membeli cabai di warung yang berada di depan rumah diduga pelaku. 

"Satu jam berlalu dan ASA belum kembali, sehingga neneknya pergi mencarinya. Tak lama kemudian, ASA terlihat berjalan di belakang neneknya sambil membawa bungkusan cabai yang dibelinya. Setelah ditanya oleh kakek, nenek, dan ayahnya, ASA tetap terdiam sampai akhirnya dia berlari menuju rumah ibunya yang tidak jauh dari rumah ayahnya. ASA kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat membeli cabai, termasuk ketika dia disuruh masuk ke kamar diduga pelaku," tutur M (25) ibu kandung korban. 

Ibu kandung korban kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/1336/VII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2024, dugaan perbuatan cabul tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016. Saat ini, kasus ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, menyatakan bahwa, "Kami turut prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi ini karena akan menghancurkan masa depan korban," ucapnya. 

"Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak di masa-masa pertumbuhannya," sambung Abdul Haris.

"Selain itu," lanjutnya,"Masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat keji dan tidak dapat ditoleransi."

Semendawai juga berharap bahwa, "Pihak penegak hukum merespons kasus ini secara sungguh-sungguh, menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak," tuturnya berharap. 

"Selain itu," tegas Wakil Ketua Bidang Eksternal,"Diharapkan pihak penegak hukum semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," pungkas Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M .

(Indri Retno Putranti) JP

Satgas Pamtas Bungkus PMI Nonprosedural di Jalur Tikus Tanah, Dansatgas : Menghindari Penggunaan Passport Dan Masuk Lebih Cepat!

KALIMANTAN BARAT, JP - Satgas Pamtas Yonkav 12/BC kembali mengagalkan keberangkatan calon PMI nonprosedural yang hendak ke Malaysia melalui jalur tikus di perbatasan Kabupaten Sambas. pada (31/7/2024). Dimana diungkapkan Dansatgas Pamtas Yonkav 12/BC bahwa,"Satgas Yonkav 12/BC Pos Gabma Sajingan berhasil menggagalkan seorang calon PMI nonprosedural."

Dansatgas menuturkan bahwa, calon PMI nonprosedural tersebut digagalkan keberangkatannya setelah prajurit Satgas Pamtas Pos Gabma Sajingan melaksanakan patroli jalur tikus di sektor sektor kiri PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan. Ia juga menyebut bahwa, calon PMI non prosedural tersebut mencoba masuk ke Malaysia.

"PMI nonprosedural tersebut mencoba masuk ke Malaysia melalui di jalan tikus di sektor kiri PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Basar, Kabupaten Sambas."tutur Letkol Kav Andy Setio Untoro, pada (1/8/2024).  

"Calon PMI nonprosedural tersebut masuk melalui jalan tikus untuk menghindari penggunaan Passport dan lebih cepat," kata Letkol Kav Andy Setio Untoro.

Dia menegaskan bahwa, PMI nonprosedural tersebut sudah diserahkan pada pihak Imigrasi di PLBN Aruk untuk penanganan lebih lanjut. 

"Untuk memperketat pengawasan guna mencegah kegiatan ilegal di wilayah perbatasan, salah satunya PMI nonprosedural," tegas Dansatgas Pamtas Yonkav 12/BC, Letkol Kav Andy Setio Untoro.

(Yonky) JP

LHP Atas LK BA 015 Dan LK BUN 2023 Meraih Predikat Opini WTP, Menkeu Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Mezzanine, Jakarta

JAKARTA, JP – Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono hari ini menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) dan Laporan Keuangan  Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2023. Kedua laporan keuangan tersebut kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(30/7/2024 ).

Bertempat di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (30/7), penyerahan tersebut dilakukan oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Auditor Utama Keuangan II Nelson Ambarita, sejumlah perwakilan dari BPK RI serta dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan para direktur Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

"Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penyampaian LHP atas LK BA 015 dan LK BUN dan 6 LK PHLN tahun 2023 yang tadi telah disampaikan semuanya memiliki opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah hasil kerja keras dan hasil kerja di mana BPK selalu menjaga kita, terus mengingatkan, menjaga standar, dan kami terus juga memenuhi dan menghargai serta terus menjaga amanah di dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK sebagai wujud keseriusan dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Menurutnya, temuan dan rekomendasi dari BPK menjadi mekanisme untuk memperbaiki diri dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan negara.

"Jadi kami tidak menganggap rekomendasi dan temuan itu sebagai gangguan, pak Daniel, tapi kami menghormati sebagai cara kita bersama menjaga republik dan keuangan negara. Dan ini juga membuat kami terus meningkatkan komitmen untuk terus melakukan rekomendasi dan melaksanakan rekomendasi dari BPK Republik Indonesia sebagai wujud keseriusan kita di dalam mengelola keuangan negara yang akuntabel," tegasnya.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa terhadap seluruh temuan dan rekomendasi BPK dalam LHP tahun 2023 yang diterima hari ini, Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana aksi kepada BPK dan akan menindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Sementara itu, terhadap temuan tahun lalu Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melaksanakan 83,68% rekomendasi BPK atas LK BA 015 dan 83,76% rekomendasi atas LK BUN.

Sebagai penutup, Menteri Keuangan menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan juga komunikasi yang terjalin secara baik antara pemerintah dan BPK selama ini, termasuk berbagai interaksi teknikal dalam rangka saling meningkatkan profesionalitas dan kompetensi kedua institusi.

"Semoga kita berdua yaitu BPK dan Kementerian Keuangan akan terus menjadi pilar penjaga keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Karena ini adalah salah satu instrumen yang sangat luar biasa penting untuk menjaga dan membangun Indonesia," tutupnya. 

(Dm/Al/Irma/Indri) JP

Desak Polri Segera Periksa, Tiga Aktivis Papua Kecam Keras Pernyataan Senator Filep Wamafma 'Saya Adalah OPM!'' Saat Sidang Paripurna DPD RI

JAKARTA, JP - Pernyataan senator asal Papua Barat, Filep Wamafma (FW) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada 12 Juli 2024 lalu, dipertanyakan oleh Tokoh Pemuda Maybrat asal Aifat Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Jefry Aifat. Dimana FW menyatakan dirinya adalah OPM.

“Saya selaku anak adat dari Aifat, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya mempertanyakan statemen FW selaku senator asal Papua Barat. Dimana dirinya menyatakan, 'Saya adalah OPM'. Kalaupun iya atau tidak pihak Bareskrim Polri diharapkan, saudara FW untuk segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut,” ungkap Jefry Aifat kepada awak media, Senin (29/7/2024) di Jakarta.

Dikatakan Jefry, pernyataan yang disampaikan itu mendapat kritikan negatif dari para senator dari daerah lain. Pernyataan tersebut bisa saja berujung pada pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, karena senator asal Papua Barat ini merupakan pejabat negara.

Dimana sosok FW masih menggunakan fasilitas negara dan dibiayai oleh negara, serta telah bersumpah akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi mengapa FW, harus mengeluarkan bahasa yang berbau kontroversi seperti itu.

“Pernyataan dari FW dikhawatirkan dapat membuat penilaian negatif dari seluruh masyarakat Indonesia kepada pejabat negara dari Papua. Apalagi FW ada dalam pemerintahan dan akan menjabat anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029,” kata Jefry.

Lanjut Jefry, pernyataan FW yang dikeluarkan dalam rapat paripurna tersebut, mau itu sengaja atau tidak, tidaklah pantas untuk dikeluarkan. Apalagi dalam acara paripurna adalah forum resmi dalam pengambilan keputusan, sehingga bahasa seperti itu keluar sudah pasti akan ada perseden buruk bagi seluruh pejabat Papua.

“Oleh karena itu, sebagai tokoh pemuda asal Maybrat sekali lagi saya meminta kepada Bareskrim Polri untuk memanggil dan mengklarifikasi statemen yang dikeluarkan dalam rapat paripurna tanggal 12 Juli 2024 lalu Kalau tidak, maka sudah pasti seluruh pejabat Papua yang ada dalam pemerintahan dan legislatif akan dinilai masyarakat seluruh Indonesia telah berafiliasi dengan OPM, karena satu orang punya mulut semua terkena dampak,” tutup Jefry.

Tokoh Muda Papua Alvarez Kapisa Kecam Pernyataan FW Mengaku Saya OPM

Kecamatan dan tanggapan keras juga datang dari Tokoh Muda Papua Alvarez Kapisa. Menurutnya, statemen Anggota DPD RI, Filep Wamafma (FW) yang mengatakan dirinya adalah seorang Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga pelanggaran nyata.

Di luar serius atau bercanda, Alvarez mengatakan bahwa statemen yang dikeluarkan oleh FW pada Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara 5, Gedung MPR/DPD/DPR RI, Senayan Pada Tanggal 12 Juli 2024 lalu, tidak seharusnya keluar.

“Sangat disayangkan statement itu keluar dari seorang pejabat, di sidang resmi yang diliput oleh banyak media bahkan disiarkan langsung secara live. Perlu diingat bahwa dia ini pejabat yang dipilih untuk mewakili rakyat, sehingga tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang kontroversi seperti itu,” sesal Alvarez.

Menurut Alvarez, apa yang dilakukan FW akan menambah buruk pandangan dan penilaian seluruh masyarakat Indonesia tentang pejabat-pejabat, yang berstatus Orang Asli Papua (Papua).

Tanpa menutup mata jelas Alvarez, saat ini ada beberapa pejabat yang dinilai atau dituding sebagai orang yang pro terhadap gerakan tersebut. Dimana statemen dari FW itu, akan membuat semakin banyak masyarakat menilai bahwa pejabat OAP seperti itu semua.

“Dia (red-Filep) harusnya sadar bahwa apa yang dia ucapkan itu bisa membuat masyarakat berpikir bahwa semua pejabat OAP seperti itu. Mulai dari DPR, DPD, bupati, walikota, gubernur, sampai wakil menteri akan dinilai mendukung gerakan OPM. Statemen seperti ini bahaya sekali,” ucap Alvarez menyayangkan.

Lanjut Alvarez, wajah 24 senator lainnya juga akan ikut tercoreng perkara statemen FW yang terekam video dan telah tersebar luas di sosial media itu.

“Kasihan juga karena mulut satu orang, senator lainnya jadi kena imbas, padahal mungkin mereka sudah sangat baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili,” kata Alvarez.

Dia meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Ternyata Alvarez berharap, pihak kepolisian harus memeriksa dan memproses hukum yang bersangkutan.

“Filep ini harus dipanggil serta diperiksa, kalau memang terbukti pernyataan itu disengaja dan tujuannya ingin membuat gaduh, yang bersangkutan diproses hukum saja. Jangan sampai gara-gara perbuatan satu orang, citra OAP jadi jelek di mata umum,” tandas Alvarez.

Andre Irreuw Aktivis Pemuda Tabi juga sangat menyayangkan, statemen senator asal Papua yaitu Filep Wamafma (FW) yang menyebutkan dirinya adalah OPM.

"Kami Minta Bung FW segera lakukan klarifikasi ke publik sehingga isu tersebut tidak liar di tengah masyarakat," ucap Andre.

Isu Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini sangat sensitif. itu sudah banyak makan korban di Tanah Papua. Isu OPM membuat sehingga anak-anak papua tidak berkembang dalam segala hal.

Figur FW sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Papua di DPD RI tidak sepantasnya mengeluarkan statemen, saya adalah OPM dalam sidang paripurna DPD RI

"Oleh sebab itu kami minta Badan Kehormatan DPD RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa FW selaku senator asal Papua. Sangat tidak pantas FW memainkan isu-ius OPM, apalagi dalam sidang terhormat seperti ini (red-paripurna)," pungkas Andre. 

(Gus Din) JP