Dukung Jadi Ketua Umum Golkar, Benny Hutapea Tegaskan, Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Sangat Layak Memimpin Partai Golkar !

JAKARTA, JP - Ketua Umum Relawan POS Gibran Benny Hutapea mengusulkan dan mendukung Wapres Terpilih di Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini menyusul mundurnya Airlangga Hartarto, Minggu (11/8/2024), dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Kami Relawan POS Gibran mengusulkan dan mendukung Mas Gibran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dimana Wapres Terpilih bisa menggantikan Pak Airlangga usai mundur dari Ketum Partai Golkar," kata Benny sapaan akrabnya saat dihubungi, Senin (12/8/2024) di Jakarta.

Menurut Ketua Umum Relawan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Solo 2021 dan Relawan Prabowo-Gibran 2024 ini, sebagai Wapres Terpilih 2024-2029 posisi Gibran Rakabuming sangatlah strategis. Tentu kata Benny, hal ini bisa menjadi kekuatan dan modal politik Partai Golkar kedepan.

"Saya menilai jika kekuatan Partai Golkar di parlemen disatukan dengan kekuatan Wapres Terpilih, tentu akan semakin kuat. Partai Golkar akan menjadi kekuatan politik signifikan dan menentukan di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," jelas Benny.

Secara politik lanjut Benny, posisi Partai Golkar membutuhkan Gibran Rakabuming sebagai penguatan politik. Sementara Gibran Rakabuming membutuhkan Partai Golkar sebagai penguatan posisi dan legitimasi politik Wapres.

"Partai Golkar dan Mas Gibran saling membutuhkan. Ada penyatuan politik dalam penguatan kebijakan pembangunan pemerintah dan penajaman posisi di pemerintahan," tukas Benny.

Kata Benny, untuk hubungan dengan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerinda dan Presiden Terpilih tidak ada masalah. Malahan menurutnya, posisi Prabowo semakin kuat di pemerintahan.

"Naiknya Mas Gibran sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan memperkuat hubungan politik dengan Partai Gerinda. Artinya Koalisi Indonesia Maju punya Presiden yang Ketum Partai Gerindra dan punya Wapres yang Ketum Partai Golkar," tandasnya.

Terakhir Benny menjelaskan dalam sejarah Partai Golkar, pernah dipimpin sosok seorang Wakil Presiden RI. Salah satunya melihat sejarah Jusuf Kalla (JK).

"Jika Ketua Umum Partai Golkar dan dipilih saat Munaslub, pastinya akan semakin kuat dalam posisi pemerintahan. Apalagi Partai Golkar memiliki fatsun terlibat dalam kekuasaan dan  pemerintahan RI, seperti jaman JK," tutup Benny.

Airlangga Hartarto Mundur Sebagai Ketua Umum Partai Golkar 
Sebelumnya Airlangga Hartarto, Minggu (11/8/2024), mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Lewat rekaman video berdurasi sekitar tiga menit, Airlangga menyatakan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat.

Sesudah melakukan berbagai pertimbangan, Airlangga memutuskan mundur dan tidak lagi memimpin Golkar, terhitung mulai hari, Sabtu (10/8/2024) malam.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo Presiden, Ma’ruf Amin Wakil Presiden, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pemilu 2024.

Politikus yang sekarang tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian yakin seluruh prestasi Partai Golkar yang sudah dicapai bisa berlanjut dan lebih baik lagi. 

(Budiman) JP

Warga Jatiranggon Bekasi Dihebohkan Peristiwa Pelecehan Kakek Pada Anak Dibawah Umur Tuai Reaksi Keras Waketubid Eksternal Komnas HAM

Ilustrasi Gambar

BEKASI, JP - Kehebohan melanda warga Jatiranggon menyusul terungkapnya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh AM (65) terhadap ASA (8). Peristiwa ini terjadi pada 31 Juli di Setia Warga 2, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi. Sabtu (3/8/2024).

ASA, yang berusia 8 tahun, diduga menjadi sasaran tindakan pelecehan oleh AM, tetangga dekatnya. Hal tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun.

Ibu kandung korban M (25) mengutarakan tentang awal peristiwa ini terjadi ketika ASA diminta neneknya untuk membeli cabai di warung yang berada di depan rumah diduga pelaku. 

"Satu jam berlalu dan ASA belum kembali, sehingga neneknya pergi mencarinya. Tak lama kemudian, ASA terlihat berjalan di belakang neneknya sambil membawa bungkusan cabai yang dibelinya. Setelah ditanya oleh kakek, nenek, dan ayahnya, ASA tetap terdiam sampai akhirnya dia berlari menuju rumah ibunya yang tidak jauh dari rumah ayahnya. ASA kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat membeli cabai, termasuk ketika dia disuruh masuk ke kamar diduga pelaku," tutur M (25) ibu kandung korban. 

Ibu kandung korban kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/1336/VII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2024, dugaan perbuatan cabul tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016. Saat ini, kasus ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, menyatakan bahwa, "Kami turut prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi ini karena akan menghancurkan masa depan korban," ucapnya. 

"Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak di masa-masa pertumbuhannya," sambung Abdul Haris.

"Selain itu," lanjutnya,"Masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat keji dan tidak dapat ditoleransi."

Semendawai juga berharap bahwa, "Pihak penegak hukum merespons kasus ini secara sungguh-sungguh, menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak," tuturnya berharap. 

"Selain itu," tegas Wakil Ketua Bidang Eksternal,"Diharapkan pihak penegak hukum semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," pungkas Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M .

(Indri Retno Putranti) JP

Satgas Pamtas Bungkus PMI Nonprosedural di Jalur Tikus Tanah, Dansatgas : Menghindari Penggunaan Passport Dan Masuk Lebih Cepat!

KALIMANTAN BARAT, JP - Satgas Pamtas Yonkav 12/BC kembali mengagalkan keberangkatan calon PMI nonprosedural yang hendak ke Malaysia melalui jalur tikus di perbatasan Kabupaten Sambas. pada (31/7/2024). Dimana diungkapkan Dansatgas Pamtas Yonkav 12/BC bahwa,"Satgas Yonkav 12/BC Pos Gabma Sajingan berhasil menggagalkan seorang calon PMI nonprosedural."

Dansatgas menuturkan bahwa, calon PMI nonprosedural tersebut digagalkan keberangkatannya setelah prajurit Satgas Pamtas Pos Gabma Sajingan melaksanakan patroli jalur tikus di sektor sektor kiri PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan. Ia juga menyebut bahwa, calon PMI non prosedural tersebut mencoba masuk ke Malaysia.

"PMI nonprosedural tersebut mencoba masuk ke Malaysia melalui di jalan tikus di sektor kiri PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Basar, Kabupaten Sambas."tutur Letkol Kav Andy Setio Untoro, pada (1/8/2024).  

"Calon PMI nonprosedural tersebut masuk melalui jalan tikus untuk menghindari penggunaan Passport dan lebih cepat," kata Letkol Kav Andy Setio Untoro.

Dia menegaskan bahwa, PMI nonprosedural tersebut sudah diserahkan pada pihak Imigrasi di PLBN Aruk untuk penanganan lebih lanjut. 

"Untuk memperketat pengawasan guna mencegah kegiatan ilegal di wilayah perbatasan, salah satunya PMI nonprosedural," tegas Dansatgas Pamtas Yonkav 12/BC, Letkol Kav Andy Setio Untoro.

(Yonky) JP

LHP Atas LK BA 015 Dan LK BUN 2023 Meraih Predikat Opini WTP, Menkeu Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Mezzanine, Jakarta

JAKARTA, JP – Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono hari ini menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) dan Laporan Keuangan  Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2023. Kedua laporan keuangan tersebut kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(30/7/2024 ).

Bertempat di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (30/7), penyerahan tersebut dilakukan oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Auditor Utama Keuangan II Nelson Ambarita, sejumlah perwakilan dari BPK RI serta dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan para direktur Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

"Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penyampaian LHP atas LK BA 015 dan LK BUN dan 6 LK PHLN tahun 2023 yang tadi telah disampaikan semuanya memiliki opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah hasil kerja keras dan hasil kerja di mana BPK selalu menjaga kita, terus mengingatkan, menjaga standar, dan kami terus juga memenuhi dan menghargai serta terus menjaga amanah di dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK sebagai wujud keseriusan dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Menurutnya, temuan dan rekomendasi dari BPK menjadi mekanisme untuk memperbaiki diri dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan negara.

"Jadi kami tidak menganggap rekomendasi dan temuan itu sebagai gangguan, pak Daniel, tapi kami menghormati sebagai cara kita bersama menjaga republik dan keuangan negara. Dan ini juga membuat kami terus meningkatkan komitmen untuk terus melakukan rekomendasi dan melaksanakan rekomendasi dari BPK Republik Indonesia sebagai wujud keseriusan kita di dalam mengelola keuangan negara yang akuntabel," tegasnya.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa terhadap seluruh temuan dan rekomendasi BPK dalam LHP tahun 2023 yang diterima hari ini, Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana aksi kepada BPK dan akan menindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Sementara itu, terhadap temuan tahun lalu Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melaksanakan 83,68% rekomendasi BPK atas LK BA 015 dan 83,76% rekomendasi atas LK BUN.

Sebagai penutup, Menteri Keuangan menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan juga komunikasi yang terjalin secara baik antara pemerintah dan BPK selama ini, termasuk berbagai interaksi teknikal dalam rangka saling meningkatkan profesionalitas dan kompetensi kedua institusi.

"Semoga kita berdua yaitu BPK dan Kementerian Keuangan akan terus menjadi pilar penjaga keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Karena ini adalah salah satu instrumen yang sangat luar biasa penting untuk menjaga dan membangun Indonesia," tutupnya. 

(Dm/Al/Irma/Indri) JP

Desak Polri Segera Periksa, Tiga Aktivis Papua Kecam Keras Pernyataan Senator Filep Wamafma 'Saya Adalah OPM!'' Saat Sidang Paripurna DPD RI

JAKARTA, JP - Pernyataan senator asal Papua Barat, Filep Wamafma (FW) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada 12 Juli 2024 lalu, dipertanyakan oleh Tokoh Pemuda Maybrat asal Aifat Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Jefry Aifat. Dimana FW menyatakan dirinya adalah OPM.

“Saya selaku anak adat dari Aifat, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya mempertanyakan statemen FW selaku senator asal Papua Barat. Dimana dirinya menyatakan, 'Saya adalah OPM'. Kalaupun iya atau tidak pihak Bareskrim Polri diharapkan, saudara FW untuk segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut,” ungkap Jefry Aifat kepada awak media, Senin (29/7/2024) di Jakarta.

Dikatakan Jefry, pernyataan yang disampaikan itu mendapat kritikan negatif dari para senator dari daerah lain. Pernyataan tersebut bisa saja berujung pada pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, karena senator asal Papua Barat ini merupakan pejabat negara.

Dimana sosok FW masih menggunakan fasilitas negara dan dibiayai oleh negara, serta telah bersumpah akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi mengapa FW, harus mengeluarkan bahasa yang berbau kontroversi seperti itu.

“Pernyataan dari FW dikhawatirkan dapat membuat penilaian negatif dari seluruh masyarakat Indonesia kepada pejabat negara dari Papua. Apalagi FW ada dalam pemerintahan dan akan menjabat anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029,” kata Jefry.

Lanjut Jefry, pernyataan FW yang dikeluarkan dalam rapat paripurna tersebut, mau itu sengaja atau tidak, tidaklah pantas untuk dikeluarkan. Apalagi dalam acara paripurna adalah forum resmi dalam pengambilan keputusan, sehingga bahasa seperti itu keluar sudah pasti akan ada perseden buruk bagi seluruh pejabat Papua.

“Oleh karena itu, sebagai tokoh pemuda asal Maybrat sekali lagi saya meminta kepada Bareskrim Polri untuk memanggil dan mengklarifikasi statemen yang dikeluarkan dalam rapat paripurna tanggal 12 Juli 2024 lalu Kalau tidak, maka sudah pasti seluruh pejabat Papua yang ada dalam pemerintahan dan legislatif akan dinilai masyarakat seluruh Indonesia telah berafiliasi dengan OPM, karena satu orang punya mulut semua terkena dampak,” tutup Jefry.

Tokoh Muda Papua Alvarez Kapisa Kecam Pernyataan FW Mengaku Saya OPM

Kecamatan dan tanggapan keras juga datang dari Tokoh Muda Papua Alvarez Kapisa. Menurutnya, statemen Anggota DPD RI, Filep Wamafma (FW) yang mengatakan dirinya adalah seorang Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga pelanggaran nyata.

Di luar serius atau bercanda, Alvarez mengatakan bahwa statemen yang dikeluarkan oleh FW pada Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara 5, Gedung MPR/DPD/DPR RI, Senayan Pada Tanggal 12 Juli 2024 lalu, tidak seharusnya keluar.

“Sangat disayangkan statement itu keluar dari seorang pejabat, di sidang resmi yang diliput oleh banyak media bahkan disiarkan langsung secara live. Perlu diingat bahwa dia ini pejabat yang dipilih untuk mewakili rakyat, sehingga tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang kontroversi seperti itu,” sesal Alvarez.

Menurut Alvarez, apa yang dilakukan FW akan menambah buruk pandangan dan penilaian seluruh masyarakat Indonesia tentang pejabat-pejabat, yang berstatus Orang Asli Papua (Papua).

Tanpa menutup mata jelas Alvarez, saat ini ada beberapa pejabat yang dinilai atau dituding sebagai orang yang pro terhadap gerakan tersebut. Dimana statemen dari FW itu, akan membuat semakin banyak masyarakat menilai bahwa pejabat OAP seperti itu semua.

“Dia (red-Filep) harusnya sadar bahwa apa yang dia ucapkan itu bisa membuat masyarakat berpikir bahwa semua pejabat OAP seperti itu. Mulai dari DPR, DPD, bupati, walikota, gubernur, sampai wakil menteri akan dinilai mendukung gerakan OPM. Statemen seperti ini bahaya sekali,” ucap Alvarez menyayangkan.

Lanjut Alvarez, wajah 24 senator lainnya juga akan ikut tercoreng perkara statemen FW yang terekam video dan telah tersebar luas di sosial media itu.

“Kasihan juga karena mulut satu orang, senator lainnya jadi kena imbas, padahal mungkin mereka sudah sangat baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili,” kata Alvarez.

Dia meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Ternyata Alvarez berharap, pihak kepolisian harus memeriksa dan memproses hukum yang bersangkutan.

“Filep ini harus dipanggil serta diperiksa, kalau memang terbukti pernyataan itu disengaja dan tujuannya ingin membuat gaduh, yang bersangkutan diproses hukum saja. Jangan sampai gara-gara perbuatan satu orang, citra OAP jadi jelek di mata umum,” tandas Alvarez.

Andre Irreuw Aktivis Pemuda Tabi juga sangat menyayangkan, statemen senator asal Papua yaitu Filep Wamafma (FW) yang menyebutkan dirinya adalah OPM.

"Kami Minta Bung FW segera lakukan klarifikasi ke publik sehingga isu tersebut tidak liar di tengah masyarakat," ucap Andre.

Isu Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini sangat sensitif. itu sudah banyak makan korban di Tanah Papua. Isu OPM membuat sehingga anak-anak papua tidak berkembang dalam segala hal.

Figur FW sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Papua di DPD RI tidak sepantasnya mengeluarkan statemen, saya adalah OPM dalam sidang paripurna DPD RI

"Oleh sebab itu kami minta Badan Kehormatan DPD RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa FW selaku senator asal Papua. Sangat tidak pantas FW memainkan isu-ius OPM, apalagi dalam sidang terhormat seperti ini (red-paripurna)," pungkas Andre. 

(Gus Din) JP 

Diduga Menipu Janji Masuk Polri Dengan Embat Uang Warga, SKP Desak Polda Maluku Segera Mengejar Dan Menangkap Residivis MJS Alias FM

JAKARTA, JP - Dinilai dapat merusak nama baik Instasi Polri Ketua Umum Setya Kita Pancasila (SKP), Andre Sumual mendesak dan meminta atas dugaan penipuan yang dilakukan seorang Residivis Wanita bernama Margin Jaklyn Sumesey alias Fergie Mayaut untuk segera diusut tuntas oleh kepolisian dan menangkap pelaku. Dimana diketahui indikasi penipuan ini telah mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah bagi masyarakat dalam bentuk modus lulus daftar masuk Polri.

"Setya Kita Pancasila (SKP) meminta Polda Maluku untuk lebih serius dalam menangani kasus penipuan lulus daftar masuk Polri. Dimana hal ini dilakukan oleh Residivis kambuhan seorang wanita bernama Margin Jaklyn Sumeisey alias Fergie Mayaut (FM)," Kata Andre sapaan akrabnya kepada media, Sabtu (27/7/2024), pihaknya meminta kasus ini segera dapat atensi dari Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Menurut Andre, FM saat ini sudah dilaporkan oleh saudara Gerard Lenussa, Katanya, Margie Jaklyn Sumeisey alias Fergi Mayaut adalah residivis mambuhan dengan modus sama 378 penipuan masuk Polri.

"Maka dengan ini, kami minta Pihak Polda Maluku untuk serius mengejar dan menangkap FM (red-terlapor), karena dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama kedepan. Jangan sampai institusi Polri makin dirugikan oleh orang-orang penipu seperti ini," tutupnya. 

(Budiman) JP

HYU Dan Mananwir Paul Finsen Mayor Mendesak Kapolda Papua Barat Bertanggungjawab Dan Segera Ungkap Pelaku Penembakan Advokat YCW

JAKARTA, JP . Kondisi keamanan dan kenyamanan di Wilayah Manokwari, Papua Barat mulai terganggu dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) kepada Advokat Senior dan Pembela HAM Papua Yan Christian Warinussy, SH. Situasi ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak khususnya tokoh masyarakat Papua.

Tanggapan kejadian ini datang dari Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) dan Mananwir Paul Finsen Mayor, S. IP., CM. NLP Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (24/7/2024) di Jakarta.

"Kontroversi penembakan YCW dapat menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat Manokwari. Sampai saat ini pelaku penembakan belum diumumkan ke publik oleh Polda Papua Barat,. Jadi kita mendesak kepolisian segera mengungkap siapa pelakunya," kata Hendrik Yance Udam atau disapa HYU saat diwawancarai media.

HYU memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dan jajarannya yang sudah menangkap aktor penembakan YCW. Namun, sampai saat ini kata HYU pihak Polda Papua Barat belum mengumumkan siapa sebenarnya pelakunya.

"Saya berharap oknum atau aktor penembakan ini oleh Polda Papua Barat segera diumumkan kepada publik. Sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan apa motif utama dari teror bersenjata, serta percobaan pembunuhan YCW," desak HYU.

Dirinya juga meminta Kapolda Papua Barat untuk dapat bertanggungjawab terhadap Kamtibmas di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dimana bisa melindungi masyarakat sipil dari teror-teror bersenjata dan percobaan pembunuhan.

"Tindakan-tindakan kriminal bersenjata atau lainnya yang dapat menganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua Barat dan Papua Barat Daya harus segera ditangani serius. Jika tidak kejadian penembakan-penembakan OTK ini akan terus terjadi,” harap HYU Tokoh Nasional asal Papua ini.

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Terpilih 2024-2029 Mananwir Paul Finsen Mayor yang juga sebagai Penerima Penghargaan dari Kejaksaan tinggi Papua Barat ini menegaskan, kepada Kapolda Papua Barat untuk segera mengumumkan nama pelaku kepada publik.

Kata dia, pelaku yang diduga melakukan percobaan pembunuhan tersebut, bisa saja ada kepentingan kelompok dan individu yang memiliki dendam.

"Saya pesankan atas nama korban penembakan YCW selaku Advokat Senior dan Pembela HAM di Tanah Papua meminta kepada Polda Papua Barat untuk segera mengungkap pelaku ke publik. Kapolda Papua Barat kami desak segera umumkan dan ungkapkan tanpa alasan lagi," kata Mananwir akrabnya.

Kata dia, hari ini Kapolda Papua Barat adalah anak asli papua, sehingga kita bangga dan hari ini juga kami mau tahu siapa pelakunya,. Jadi untuk itu katanya masyarakat sudah ingin tahu pelakunya dan apa motif melakukan penembakan ini.

"Saya masih percaya dengan kinerja kepolisian, maka untuk itu Polda Papua Barat bisa segera mengumumkan pelakunya. Agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan Pemalangan (red-pemblokiran jalan) di Manokwari," ucap Anggota DPD RI Terpilih dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Papua Barat dan Papua Barat Daya ini.

Apalagi kata Mananwir, dalam durasi beberapa hari ini jangan ada lagi aksi penembakan yang menelan korban di Manokwari. Jangan sampai ada stigma yang negatif untuk kinerja kepolisian Daerah Papua Barat.

"Mari kita dukung sama-sama kinerja kepolisian Daerah Papua Barat dan dalam waktu singkat segera mengungkap pelaku ke publik. Sebagai Tokoh masyarakat saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Manokwari untuk menahan diri, karena Polsa Papua Barat dalam waktu singkat akan mengumumkan siapa pelakunya," tukasnya.

Terakhir kata dia, apalagi semua alat bukti sudah lengkap dan memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi pelaku dan dalang dibalik semua ini akan diumumkan diharapkan segara diumumkan oleh Polda Papua Barat.

"Kita percayakan kepada Polda Papua Barat untuk menjelaskan semua dengan terang. Sehingga suasana Kamtibmas di Manokwari khususnya dan Papua Barat pada umumnya jadi kondusif seperti sedia kala," pungkas Mananwir. 

(Budiman) JP