Diduga Menipu Janji Masuk Polri Dengan Embat Uang Warga, SKP Desak Polda Maluku Segera Mengejar Dan Menangkap Residivis MJS Alias FM

JAKARTA, JP - Dinilai dapat merusak nama baik Instasi Polri Ketua Umum Setya Kita Pancasila (SKP), Andre Sumual mendesak dan meminta atas dugaan penipuan yang dilakukan seorang Residivis Wanita bernama Margin Jaklyn Sumesey alias Fergie Mayaut untuk segera diusut tuntas oleh kepolisian dan menangkap pelaku. Dimana diketahui indikasi penipuan ini telah mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah bagi masyarakat dalam bentuk modus lulus daftar masuk Polri.

"Setya Kita Pancasila (SKP) meminta Polda Maluku untuk lebih serius dalam menangani kasus penipuan lulus daftar masuk Polri. Dimana hal ini dilakukan oleh Residivis kambuhan seorang wanita bernama Margin Jaklyn Sumeisey alias Fergie Mayaut (FM)," Kata Andre sapaan akrabnya kepada media, Sabtu (27/7/2024), pihaknya meminta kasus ini segera dapat atensi dari Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Menurut Andre, FM saat ini sudah dilaporkan oleh saudara Gerard Lenussa, Katanya, Margie Jaklyn Sumeisey alias Fergi Mayaut adalah residivis mambuhan dengan modus sama 378 penipuan masuk Polri.

"Maka dengan ini, kami minta Pihak Polda Maluku untuk serius mengejar dan menangkap FM (red-terlapor), karena dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama kedepan. Jangan sampai institusi Polri makin dirugikan oleh orang-orang penipu seperti ini," tutupnya. 

(Budiman) JP

HYU Dan Mananwir Paul Finsen Mayor Mendesak Kapolda Papua Barat Bertanggungjawab Dan Segera Ungkap Pelaku Penembakan Advokat YCW

JAKARTA, JP . Kondisi keamanan dan kenyamanan di Wilayah Manokwari, Papua Barat mulai terganggu dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) kepada Advokat Senior dan Pembela HAM Papua Yan Christian Warinussy, SH. Situasi ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak khususnya tokoh masyarakat Papua.

Tanggapan kejadian ini datang dari Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) dan Mananwir Paul Finsen Mayor, S. IP., CM. NLP Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (24/7/2024) di Jakarta.

"Kontroversi penembakan YCW dapat menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat Manokwari. Sampai saat ini pelaku penembakan belum diumumkan ke publik oleh Polda Papua Barat,. Jadi kita mendesak kepolisian segera mengungkap siapa pelakunya," kata Hendrik Yance Udam atau disapa HYU saat diwawancarai media.

HYU memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dan jajarannya yang sudah menangkap aktor penembakan YCW. Namun, sampai saat ini kata HYU pihak Polda Papua Barat belum mengumumkan siapa sebenarnya pelakunya.

"Saya berharap oknum atau aktor penembakan ini oleh Polda Papua Barat segera diumumkan kepada publik. Sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan apa motif utama dari teror bersenjata, serta percobaan pembunuhan YCW," desak HYU.

Dirinya juga meminta Kapolda Papua Barat untuk dapat bertanggungjawab terhadap Kamtibmas di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dimana bisa melindungi masyarakat sipil dari teror-teror bersenjata dan percobaan pembunuhan.

"Tindakan-tindakan kriminal bersenjata atau lainnya yang dapat menganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua Barat dan Papua Barat Daya harus segera ditangani serius. Jika tidak kejadian penembakan-penembakan OTK ini akan terus terjadi,” harap HYU Tokoh Nasional asal Papua ini.

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Terpilih 2024-2029 Mananwir Paul Finsen Mayor yang juga sebagai Penerima Penghargaan dari Kejaksaan tinggi Papua Barat ini menegaskan, kepada Kapolda Papua Barat untuk segera mengumumkan nama pelaku kepada publik.

Kata dia, pelaku yang diduga melakukan percobaan pembunuhan tersebut, bisa saja ada kepentingan kelompok dan individu yang memiliki dendam.

"Saya pesankan atas nama korban penembakan YCW selaku Advokat Senior dan Pembela HAM di Tanah Papua meminta kepada Polda Papua Barat untuk segera mengungkap pelaku ke publik. Kapolda Papua Barat kami desak segera umumkan dan ungkapkan tanpa alasan lagi," kata Mananwir akrabnya.

Kata dia, hari ini Kapolda Papua Barat adalah anak asli papua, sehingga kita bangga dan hari ini juga kami mau tahu siapa pelakunya,. Jadi untuk itu katanya masyarakat sudah ingin tahu pelakunya dan apa motif melakukan penembakan ini.

"Saya masih percaya dengan kinerja kepolisian, maka untuk itu Polda Papua Barat bisa segera mengumumkan pelakunya. Agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan Pemalangan (red-pemblokiran jalan) di Manokwari," ucap Anggota DPD RI Terpilih dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Papua Barat dan Papua Barat Daya ini.

Apalagi kata Mananwir, dalam durasi beberapa hari ini jangan ada lagi aksi penembakan yang menelan korban di Manokwari. Jangan sampai ada stigma yang negatif untuk kinerja kepolisian Daerah Papua Barat.

"Mari kita dukung sama-sama kinerja kepolisian Daerah Papua Barat dan dalam waktu singkat segera mengungkap pelaku ke publik. Sebagai Tokoh masyarakat saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Manokwari untuk menahan diri, karena Polsa Papua Barat dalam waktu singkat akan mengumumkan siapa pelakunya," tukasnya.

Terakhir kata dia, apalagi semua alat bukti sudah lengkap dan memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi pelaku dan dalang dibalik semua ini akan diumumkan diharapkan segara diumumkan oleh Polda Papua Barat.

"Kita percayakan kepada Polda Papua Barat untuk menjelaskan semua dengan terang. Sehingga suasana Kamtibmas di Manokwari khususnya dan Papua Barat pada umumnya jadi kondusif seperti sedia kala," pungkas Mananwir. 

(Budiman) JP

PWI Demo DPP PWI Terduga Embat Uang Rakyat, Pendemo : Urusin SDM Anggota Dan Ajarkan Technologi Jurnalistik, Ini Malah Jadi Koruptor!

JAKARTA, JP - Sekelompok anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar demonstrasi di kantor PWI Pusat yang terletak di gedung Dewan Pers. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pengurus pusat PWI, yaitu Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhammad Ihsan, dan Syarif Hidayatullah pada hari .Selasa, 23 Juli 2024.

Para demonstran menuntut diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PWI untuk membersihkan organisasi tersebut dari praktik-praktik korupsi. Mereka mengutuk tindakan para pengurus yang dianggap telah mengkhianati amanah dan mengkorupsi uang rakyat.

"PWI seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, bukan malah menjadi pelaku utama korupsi," ujar salah satu Demonstran berteriak.

"Kami mendesak agar kasus ini segera ditangani oleh aparat penegak hukum," sambung Demonstran lainnya

Selain itu, mereka juga menuntut agar para komisioner Dewan Pers diperiksa karena diduga menjadi pelindung para pelaku korupsi. 

"Para komisioner Dewan Pers juga harus diperiksa karena mereka diduga kuat menjadi backing para dedengkot koruptor uang rakyat itu dalam melakukan aksi bejatnya," tambah Demonstran tersebut.

Tak Digubris, Kami Akan Datang Lagi Dengan Aksi Yang Lebih Besar

Gerakan arus bawah PWI ini menegaskan perlunya membersihkan dunia pers Indonesia dari sifat tamak, rakus, dan hedon yang mendorong para jurnalis melakukan tindak kriminal menggelapkan uang rakyat.

"Kami dari Persatuan Wartawan Indonesia, iIni semua anggota PWI menyatakan rasa prihatin dan sangat letih. Keletihan ini..jadi pertikaian yang begini panjang sejak Januari dan awal Februari yang tidak juga menemukan solusi, yang muncul hanyalah gugat menggugat, lapor melapor. Kita terus terang merasa tidak nyaman sebagai Insan-insan Pers termasuk juga rasa percaya diri kita sudah terengus," ungkap Edison Siahaan selaku penanggung jawab Aksi kegiatan Demonstrasi pada Awak Media (24/7/2024) di lokasi.

Lanjutnya,"Terus, ada surat diakhir pertikaian ini Dewan Kehormatan (DK) yang memiliki keputusan final dan mengikat menyebut supaya membentuk KLB  dan menunjuk Ketua bidang organisasi dan seluruh pimpinan PWI se Indonesia untuk melakukan rapat pertemuan yang arahnya akan rujukan LBK eh bukan KLB..nah itu yang kita dorong," imbuhnya.

"Karena kita melihat dan kita menilai bahwa KLB satu-satunya solusi yang bisa membuat suasana menjadi kondusif, apapun hasil solusi itu..apapun hasil KLB itu, ya harus kita taati sebagai anggota, itu yang bisa kami sampaikan dan itulah makna dari aksi ini," tukasnya.

Ia juga menekankan bahwa,"Apabila Dalam waktu yang relatif singkat ini namun hal itu tidak terjadi maka kami akan datang lagi dengan pendukung yang lebih besar lagi," tandas penanggung jawab Aksi, Edison Siahaan dengan nada tinggi setengah berteriak.

Mereka berharap adanya tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) akan mampu memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Dunia Pers khususnya Organisasi PWI.

Jangan Hanya Mikirin Uang, Urusi SDM Anggota Dan Ajarin Technologi Jurnalistik Digital

Sementara penanggung jawab aksi lainnya menambahkan bahwa," Inikan urusan organisasi ya..jadi diselesaikan dengan organisasi, kita punya PD ART kita punya Dewan Kehormatan..mereka yang paling tinggi dan mereka yang bisa memberikan sangsi dan mereka yang mempunyai putuskan dan bersifat tetap, jadi apa yang ditetapkan DK sebaiknya di jalankan," sambung Ronny Kusuma.

Ia juga memaparkan bahwa,"Kami sebagai anggota PWI sebenarnya berminggu-minggu, berbulan-bulan ini apa ?...seharusnya tinggal jalankan saja, Dewan Kehormatan itukan di pilih melalui Kongres kemaren di Bandung dan Ketua Umum, Ketua dan Sekjen semua juga dipilih semuanya, jadi jalankan Dewan Kehormatan ini..jangan memberhentikan segala macem aturannya mana?, kita kembali ke aturan PD ART aja, jalan terbaik adalah Ketua Bidang Organisasi mengumpulkan dan menunjuk Plt dan kemudian panggil semua Ketua PWI-PWI Daerah berkumpul untuk membuat Plt agar terpilih Ketua PWI yang memang berintegrasi dan membawa marwah PWI terus lebih baik," paparnya.

"Ini Organisasi Wartawan tertua PWI jangan di bikin malu, bagaimana Founder-founder ini nangis liat kita kalau kepuruk kayak gini. Mempunyai jabatan tapi jabatannya kan amanah harus di jalankan dengan baik, kalau sudah Pimpinan poin titiknya ya Etika..Etika..kalau kita merasa wajar enggak sih kita secara pikiran dan attitude..malulah jadinya," bebernya.

"Persaingannya sekarang bukan uang-uang lagi. Profesi Jurnalis harus di kembangkan SDMnya, tingkatkan kemampuannya, sudah sekarang jaman AI jangan mikirin duit-duit-duit lagi, AI ini latih semua anggota PWI perkenalkan Technologi Jurnalistik Digital, selain memperkuat UU Pers terus prilaku Jurnalis. Banyak yang harus di berikan kepada anggota, jangan hanya memikirkan kerjasama-kerjasama..kembalikan itu, banyak anggota yang harus di urusin jangan hanya urusin audensi berbalas surat - berbalas pantun...anggota ini urusin seluruh Indonesia..Media ini semakin susah semakin mati," pungkas Ronny Kusuma. 

 

(Mat Kampak) JP

Sumber : Tim Awak Media

Anies Baswedan Maju Pilkada DKI Jakarta 2024, Politisi PAN Syafrudin Budiman : Anies Baswedan Saat Pilpres Kalah Dengan Prabowo - Gibran

JAKARTA, JP - Partai NasDem resmi mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta. Keputusan itu diambil usai NasDem melakukan rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Surya Paloh.

Pengumuman disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim yang juga dihadiri Anies di NasDem Tower.

"Pak Surya Paloh memimpin rapat langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai NasDem," kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebelum menyepakati mendukung Anies, diketahui ada dua nama lainnya yang juga berpeluang diusung di Jakarta. Dua nama itu, yakni Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dan Ketua DPW NasDem Jakarta Wibi Andrino.

Dengan tambahan dukungan dari NasDem, maka Anies Baswedan resmi genap didukung tiga partai setelah PKB dan PKS menyatakan dukungannya. Sedangkan untuk syarat minimal mendapatkan dukungan 21 kursi untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Bila ditotal, maka Anies mendapat dukung 39 kursi legislatif dengan rincian, PKS 18 kursi, NasDem 11 kursi dan PKB 10 kursi.

Politisi PAN : Anies Saat Pilpres Kalah Dengan Prabowo - Gibran

Politisi Muda PAN, Syafrudin Budiman SIP tidak mempersoalkan majunya Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 untuk kedua kalinya. Kata dia walau Anies Baswedan Maju kembali di Pilkada 2024 usai Pilpres kemarin adalah bagian dari ruang hak demokrasi.

"Tak sah-sah saja Anies Baswedan Maju Pilkada, namanya demokrasi harus menghargai siapapun yang mau maju," ujar Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman SIP yang Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini, Senin (22/7/2024) di Jakarta.

Menurut dia, majunya Anies Baswedan semakin memperkuat tatanan demokrasi yang sehat, walau kalah Pilpres tapi masih mau maju di Pilkada. Tentu kata Gus Din, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Gelora, Garuda, PBB dan Prima siap melawan Anies di kontestasi menuju DKJ 1.

"Majunya Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024) oleh Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menjadi simbol kontestasi dimulai. Tentunya kelompok KIM juga sudah menyiapkan kandidat untuk di Pilkada 2024 mendatang," jelas Gus Din.

Saat ini kata Ketua Relawan Prabowo Gibran Barisan Pembaharuan 08 ini, sudah ada beberapa nama yang muncul dari kelompok KIM.Diantaranya, untuk Calon Gubernur ada Ridwan Kamil, Kaesang Pangareb, Yusril Izha Mahendra dan lainnya. Sementara untuk Calon Wakil Gubernurnya, ada Yusuf Hamka, Lula Kamal, Pasha Ungu, Zita Anjani, Ekonomi Patrio, A. Riza Patria, Rahayu Saraswati dan lainnya.

"Kemungkinan dari Koalisi Indonesia Maju (red-KIM) ada Ridwan Kamil, Kaesang Pangareb dan Yusril Ihza Mahendra. Kalau wakilnya banyak tinggal dipilih dan disepakati," tegas Gus Din yang juga Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia ini.

Dalam konteks peluang melawan Anies Baswedan, Syafrudin Budiman mengatakan, peluang mengalahkan Anies Baswedan sangat besar. Sebab kata dia, saat Pilpres 2024 kemarin Prabowo-Gibran menang di Dapil DKI Jakarta mengalahkan Anies Baswedan.

Menurut Gus Din, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih suara terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dalam Pilpres kemarin. Dimana suara pasangan ini berhasil mengungguli kedua lawannya, yakni pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Faktanya pada provinsi DKI Jakarta adalah Prabowo-Gibran mampu menang tipis melawan Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Prabowo-Gibran sedikit lebih tinggi, dengan selisih melawan Anies-Muhaimin sebesar 38.249 suara," tukasnya.

Berdasar hasil akhir rekapitulasi KPU DKI Jakarta, pasangan Anies-Cak Imin memperoleh 2.653.762 suara atau 41,07%. Berikutnya, pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 2.692.011 suara atau 41,67%. Kemudian, pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 1.115.138 suara atau 17,26%.

"Berdasar dari data di atas dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (red-KIM) dan dukungan para relawan Prabowo Gibran, kami yakin lawan yang diusung parpol KIM bisa menang melawan Anies Baswedan," pungkas Gus Din. 

(Red) JP

Ungkap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berkat Bantuan Masyarakat, Polres Pelabuhan Makassar Menggelar Konferensi Pers

MAKASSAR, JP - Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar menggelar konferensi pers  terkait pengungkapan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukumnya dengan  bertempat di Aula Polres Pelabuhan Makassar, pada Sabtu (20/7/2024) pukul 18.40 WITA.

"Berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/123/VII/2024/SPKT. Sat Narkoba/Polres Pelabuhan Makassar/Polda Sulsel, Kasus ini terungkap berkat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di beberapa lokasi. kasus ini mulai ditangani sejak Jumat (12/7) pukul 23.00 WITA," ungkap Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto.

Dalam keterangannya Kapolres Pelabuhan Makassar memaparkan kronologis kejadian dengan mengatakan bahwa, "Penangkapan pertama terjadi pada Jumat (12/7) di Jl. Tidung 7 STP 5 No. 205, Makassar. Pelaku MRC (22) ditangkap dengan barang bukti 2.36 gram sabu. Dari keterangan MRC, sabu diperoleh dari IN (27) yang kemudian ditangkap pada Sabtu (13/7) di Jl. Tidung 7 STP 8 No. 171, Makassar, dengan barang bukti 24.59 gram sabu dan timbangan digital. IN mengaku mendapatkan barang dari PN (55), yang ditangkap pada Selasa (16/7) di Jl. Kemiri, Kabupaten Maros. PN mengungkapkan bahwa sabu diperoleh dari HI (47)yang akhirnya ditangkap pada Rabu (17/7) di Jl. Karunrung Asri 1, Makassar," papar Restu.

Ia juga menjelaskan bahwa, dari 4 tersangka Total barang bukti yang diamankan mencapai 6.761,95 gram yang terdiri dari: -26,95 gram sabu,-14 kaleng susu berisi kristal bening diduga sabu seberat 6.735,8808 gram.

Terkait mengenai sangsi ancaman hukuman yang akan diterima pelaku, Kapolres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa,"Ke empat pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup serta pidana mati," tegasnya. 

"Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan peredaran narkotika di wilayah Makassar dapat ditekan dan memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Narkotika," pungkas AKBP Restu Wijayanto. 

Turut hadir dalam Konferensi pers yakni Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto,  didampingi Kabid Labfor Polda Sulsel Kombes Pol. Wahyu Marsudi, Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar AKP Bahtiar, Kasi Propam Polres Pelabuhan Makassar AKP Setya Budi., BidLabfor Polda Sulsel AKP Surya., Kasi Humas Polres Pelabuhan Makassar Iptu Hasrul.

(Andi Bahtiar) JP

PWI VS PWI, Dianggap Memalukan PWI se-Bandung Raya Desak Ketum PWI Hendry Ch.Bangun Cs Terindikasi Korupsi Segera Keluar Dari Organisasi Dan Tuntut Secepatnya Gelar KLB

KOTA BANDUNG, JP– Puluhan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Bandung Raya, mendatangi kantor  sekretariat PWI Provinsi Jawa Barat, Jumat ( 19/7/2024). Mereka melakukan aksi menuntut PWI Pusat segera menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB).

Aksi unjukrasa tersebut dipicu oleh kisruh di tubuh PWI Pusat bermula dari permasalahan bantuan anggaran UKW dari Forum Humas BUMN yang tak kunjung selesai. Bahkan belakangan semakin meruncing antara ketua Umum PWI dan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.

 
“Aksi ini semata-mata demi menyelamatkan organisasi. Karena Kami tidak ingin nama baik PWI terus terpuruk,”  kata Hendra Ketua  PWI Kabupaten Bandung Barat disela-sela aksi.

Oleh karena itu, kata dia, PWI Se-Bandung Raya mendesak pusat agar segera menggelar KLB.

“Kami minta kepada PWI Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi ini ke pusat, KLB untuk menyelamatkan organisasi dari kehancuran,” tandasnya.

Senada dengan Hendra,  Enung Susana, Ketua PWI Kabupaten Bandung mengatakan permasalahan yang terjadi menunjukan carut marutnya kepengurusan PWI Pusat.

"Mereka diberi amanah untuk menjalankan organisasi, tapi memberikan contoh yang tidak baik," ujar Enung saat berorasi di Kantor PWI Jawa Barat.

Polemik yang terjadi di PWI Pusat, menyebabkan dampak luar biasa bagi PWI di daerah, termasuk menyebabkan nama baik PWI menjadi terpuruk.

“Demi organisasi, sebaiknya Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun legowo untuk mundur  bahkan bila perlu ketua DK juga mundur,” ujar Enung didampingi ketua PWI Kabupaten Bandung.

Menanggapi aksi itu, Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat menyatakan turut prihatin  atas apa yang terjadi di tubuh PWI Pusat.

"Kami akan menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan PWI di Bandung Raya ini termasuk dari seluruh Jawa Barat," katanya.

Hilman berharap tuntutan dari PWI tersebut segera ditindaklanjuti oleh PWI Pusat yang mana salah satunya adalah menggelar KLB secepatnya.

"Kalau tidak ditindaklanjuti, kami dari PWI Jawa Barat akan begerak," tutupnya.

Berikut isi pernyataan sikap yang ditandatangani oleh ketua Pokja PWI Kota Bandung, ketua PWI kabupaten Bandung, ketua PWI Kabupaten Bandung Barat dan plt ketua PWI Kota Cimahi :

"Kami menilai, lembaga atau organisasi PWI bukan lagi organisasi yang baru seumur jagung. PWI secara kelembagaan telah mengakar hingga tiap pelosok negeri. Keberadaannya pun harus bisa mewarnai dengan fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang diisi oleh masyarakat dipandang sebagai kalangan intelek. Maka sudah barang tentu, lembaga atau organisasi PWI harus memainkan perannya sebagai lembaga yang mempertontonkan keteladanan terlebih sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia.

Begitu pula kami pun menilai,

1. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk antara lain untuk menegakkan harkat, martabat, dan integritas wartawan Indonesia, khususnya anggota PWI;
2. Bahwa kejujuran dalam berorganisasi menjadi pijakan moral utama para anggota dan pengurus PWI;
3. Bahwa filosofi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI pada hakikatnya mewajibkan anggota PWI menjaga harkat, martabat, dan integritas profesi dan menaati Undang-Undang Pers, Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), KEJ, dan KPW PWI serta disiplin organisasi.
4. Bahwa KPW PWI disusun sebagai acuan dan panduan bagi anggota PWI guna mengambil embali yang perlu dihindari dan kembali yang perlu dilakukan dalam menjalankan profesi dan mengelola organisasi;
5. Bahwa Pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Kontitusi Organisasi PWI;
Dari data dan informasi yang didapatkan melalui selebaran SK yang dikeluarkan DK, kekisruhan terjadi karena diantaranya adanya; 
1. Pelanggaran terhadap Konstitusi Organisasi oleh Ketua Umum dalam merombak susunan Pengurus Dewan Kehormatan PWI Pusat;
2. Bahwa terjadi pelanggaran berulang oleh Ketua Umum terhadap Konstitusi Organisasi dan pengabaian terhadap peringatan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Dewan Kehormatan;
3. Saudara Hendry Ch Bangun melanggar KPW PWI Pasal 1 karena tidak mematuhi KPW, KEJ, PD, dan PRT dan Pasal 3 karena melakukan hal tercela, yakni melanggar dan merendahkan KPW, KEJ, PD, dan PRT;
4. Saudara Hendry Ch Bangun telah melakukan pelanggaran berulang terhadap PD, PRT, dan KPW.
Menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, terkait kekisruhan atau polemik yang terjadi di Kepengurusan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang telah menyebabkan dampak sangat luar biasa di daerah, begitu pula nama PWI semakin terpuruk. Serta demi tegaknya ketaatan terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW guna tetap terjaganya wibawa dan marwah organisasi PWI.

Maka untuk menyelamatkan organisasi PWI, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1) Menuntut Ketua Umum PWI Hendry Ch. Bangun untuk mundur 
2) Bila perlu, Ketua Dewan Kehormatan (DK) pun untuk turut mundur
3) Menuntut untuk secepatnya digelar Kongres Luar Biasa (KLB)
4) Mendorong PWI Provinsi Jawa Barat agar tidak berdiam diri dan untuk segera melakukan aksi menuntut digelarnya KLB bersama PWI di provinsi lainnya.

Kami,
PWI Se-BANDUNG RAYA   (Doni) JP

SPK Fiktif Keluaran PLT Bakesbangpol Jatim Terkuak, Keterangan PLH Ansori Dan BKD Berbeda, Baihaki: Memalukan, Birokrasi Bakesbangpol Jatim Bobrok!

JAWA TIMUR, JP- Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat perintah kerja (SPK) perihal Proyek Fiktif yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi  Jawa Timur, kini sudah menjadi atensi bagi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD).(17/07/2024).

Seperti yang diketahui, persoalan tersebut bermula dari ulah salah satu oknum PLT Kepala Bidang Ekonomi Sosial, Budaya, Ormas dan Agama dengan inisiaal JF yang telah berani menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan mengeluarkan SPK kepada salah satu pengusaha asal Lamongan dengan nilai proyek ratusan juta rupiah.

Namun pada faktanya, proyek tersebut tidak pernah terlaksana sejak dikeluarkannya SPK pada tahun 2023 silam, hingga membuat pengusaha tersebut mengalami kerugian uang hampir 100 juta.

Tidak hanya disitu saja, anehnya Bakesbangpol Jawa Timur terkesan menutupi kasus pemalsuan proyek fiktif ini dengan berdalih bahwa JF sudah disanksi dan dipindahkan atas kesalahannya dengan bertukar posisi di Bakorwil Bojonegoro, serta menyebut SPK tersebut gagal hukum meskipun ada kop resmi.

Namun semuanya hal tersebut hanyalah pembelaan sepihak, pasalnya saat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar Audensi di kantor Gubernur (Selasa 18/6) dengan BKD serta dihadiri Bidang Hukum Pemprov Jatim dan Plh Bakesbangpol Jawa Timur Ansori, semuanya terkuak.

Bakesbangpol Jawa Timur melalui Plh yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Ansori menyampaikan bahwasanya sudah bersurat kepada BKD untuk memberikan sangsi kepada yang bersangkutan.

"Kami sudah bersurat kepada BKD dan yang bersangkutan sudah dikenakan sangsi, adapun mengenai sangsinya berupa pemindahan ke Bakorwil Bojonegoro," terang Ansori.

Namun jawaban dari Bakesbangpol ditepis mentah mentah oleh BKD, bahwasanya selama ini tidak pernah mendengar permasalahan ini, meskipun sudah satu tahun lamanya.

"Kami baru mendengar permasalahan ini dari PJ Gubernur seminggu kemarin untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan melakukan pemeriksaan bersama Inspektorat," tandas Adina perwakilan BKD provinsi Jawa Timur.

Dirinya juga menjelaskan bahwasanya menurut penilaiannya, dalam kasus JF ini sudah terbilang berat, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diberikan pemberhentian bekerja tanpa masa pensiun.

Mendengar jawaban tersebut, sontak membuat ketua umum AMI Baihaki Akbar merasa geram, bagaimana bobroknya sistem yang diterapkan oleh Bakesbangpol Jawa Timur, hanya ingin menutupi sebuah kasus penipuan dengan modus surat dinas.

"Kami malu sebagai warga Jawa Timur, itu dengar sendiri kan, tadi Plh Bakesbangpol menjelaskan bahwasanya JF dipindah atas dasar teguran dari BKD, sekarang jawaban dari BKD tidak pernah ada teguran, apakah ini yang dikatakan birokrasi bersih," tandas Baihaki.

Ia juga menambahkan bahwasanya jika dalam satu Minggu ini kasus penipuan ini tidak bisa diselesaikan, akan segera membuat laporan di pihak kepolisian agar mengusut tuntas siapa saja oknum PNS yang menerima uang dari proyek fiktif yang dikeluarkan Bakesbangpol Jawa Timur.

(Abdul) JP