Kinerja Kemensos Dipertanyakan, Ketua PSM, Asti : Input DTKS Kacau, Saya Kecewa!, Kasi Kesra Desa Tridaya Sakti : Harusnya Profesional, Cepat Tanggap!

KABUPATEN BEKASI, JP -  Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Bulog memberikan Bantuan Pangan untuk masyarakat sebanyak 10 kg beras perkepala keluarga untuk seluruh warga Desa Tridaya Sakti yang di nilai layak untuk mendapatkan bantuan pangan tersebut berdasarkan DTKS. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (7/02/2024).

Hasan petugas PT Indonesia Pos mengatakan, bantuan beras 10 kilogram ini diberikan kepada warga masyarakat yang ada di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

“Ada sekitar penerima manfaat 666 yang terdata di Desa Tridayasakti, ” jelasnya.

 

Sementara Ketua PSM Desa Tridaya Sakti, Asti menuturkan terkait kegiatan tersebut.

 

"Kegiatan ini bantuan sosial dari kementerian Sosial langsung dari pusat, nama-namanya itu juga langsung dari pusat, kami dari Desa hanya menyampaikan ke warga, ya, jadi melalui Rw-Rw undangan sudah ada, berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi, jadi dari pusat itu sebetulnya kerjasama Kementerian dengan PT Pos Indonesia, jadi disalurkan lewat Pt Pos Indonesia, cumankan kalau di Kantor Pos sendirikan enggak bisa seperti ini jadi di Desa-Desa masing-masing begitu," tuturnya pada Awak media di lokasi, pada Rabu (7/2/2024).

 

Ditanyakan tentang DTKS yang selama ini masih menjadi polemik berkepanjangan terkait Input Data.

"Menurut saya itu, masalah ini kacau pak menurut kata saya sih, soalnyakan kalau selama ini kitakan disuruh Input-input, kita menginput warga-warga yang tidak mampu..kita input melalui DTKS ya kan..kita sudah input tapi yang turun data yang lama. Dan ini baru-baru pak..kita enggak tau ini mana ya..ada salah satunya yang dari Covid-19..Covid-covid yang dulu itu ada..terus ada sebagian dari keluarga terdampak Covid, kan pernah dapet bantuan juga dulu, nah itu namanya ada lagi di sini," ungkapnya.

"Sebelumnya bantuan beras itu sebelumnya ada sudah setahun atau dua tahun gitu, nah itu datanya dari data-data BPNT pak yang bantuan pangan non tunai, tapi dapetnya memang beras saja," sambungnya.

Ketua PSM Desa Tridaya Sakti menegaskan bahwa baru sekarang ini data yang diterima di mulai dengan data baru semua.

"Nah yang ini baru sekarang ini datanya baru semuanya ganti semua," ujar Asti.

 

Disinggung , apakah data tersebut sesuai dengan para penerima?

"Orangnya yang dateng memang iya, dia..betul..betul," jawabnya.

 

Ditanyakan menurut ibu kacau pada persoalan yang mana?

"Maksudnya , jadi ada beberapa yang sudah mampu, gituloh pak, jadi banyak orang yang mampu yang menerima itu, karena kitakan ke RT-Rtnya dan Rt nyakan tau," jawabnya.

Ketua PSM Desa Tridaya Saktimenuturkan bahwa, kurang lebih 30 % dari para penerimanya di Desa Tridaya Sakti adalah orang yang sudah memiliki kemampuan dan menurut penilaiannya sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan.

"Jumlah total penerima bansos ini 666, 30 % tidak layak menerima karena sudah mampu, tidak layak menerima bantuan tapi masih menerima," ungkap Asti.

Terkait data yang di turunkan oleh Kementerian yang selalu tidak sesuai dengan data yang ada dan telah berulangkali disjukan untuk di revisi ulang namun tetap muncul data lama yang seolah bekerja berdasarkan Copy Paste, Ketua PSM Desa Tridaya Saktimenghimbau dan mendesak pihak Kementerian agar menerima masukan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan di ajukan dalam setiap bulannya.

"Kami maunyakan yang sesuai dengan inputan dari kami selama ini, kita ajukan setiap bulan minimal satu atau dua kita ajukan, justru keluarnya tidak sesuai dengan yang kita ajukan," terangnya.

Ditanyakan berapa lama proses pengajuan akan dapat terealisasi terkait Input data melalui DTKS?

"Kalau pengajuan katanya paling cepet enam bulan dari pengajuan, tapi tidak ada perubahan sampai saat ini...kalau yang tidak mengerti disangkanyakan kami yang memilih orang-orangnya padahal kami hanya menyampaikan dan walaupun keadaannya itu tidak layak untuk menerima , kami tetep harus menyampaikan," ujar Ketua PSM Desa Tridaya Sakt.

 

Ditanyakan tentang kinerja pihak Kementerian yang selalu seperti ini, dengan ajuan revisi yang selalu di abaikan tanpa adanya perubahan sehingga tidak tepat sasaran.

"Saya kecewa dengan kinerja Kementerian seperti ini, jadi puyeng, saya harap ya sesuai dengan yang kami input selama ini, karena yang kami inputkan insya allah sesuai," pungkas Ketua PSM Desa Tridaya Sakti, Asti.

 

Kemensos Tidak Profesional, Tidak Cepat Tanggap Merespon

Sedangkan Kasi Kesra Desa Tridaya Sakti, Namin Sanjaya mengatakan bahwa," Kita mengacu kepada data jaman dahulu, ya pak, dari Rasta, Raskin sampai terbitlah BPNT dan PKH kan gitu pak, lalu mengenai Input data kitakan punya aplikasi tuh yang PSM, SIKS-NG masuk data DTKS, untuk pengabulan data tersebut itukan haknya Kemensos ataupun Dinsos baik dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat dan itu regulasinya juga mereka yang mengatur," paparnya.

"Cuman ketika di awal 2024 kenapa Pemerintah tidak mengacu kepada data DTKS ataupun SIKS-NG yang kita masukkan, memang sih ada Juknisnya yang sudah di keluarkan dari Kemensos," sambungnya.

Terkait pengajuan pergantian yang sudah berulang-ulang sejak 2011 namun tidak di respon baik oleh Pemerintah Pusat Kasi Kesra Desa Tridaya Sakti menanggapi.

"Sebenarnya ada, cuman tidak semaksimal mungkin, tidak sighnifikan,..sebenernya mah kita hanya berusaha, kita hanya mengusulkan, jatuhnya kebijakan kan dari sana," jelasnya.

"Sebetulnya kalau secara Profesional ataupun kerja sudah seharusnya memang ada pergantian roling dong kan begitu sesuai dengan ajuan itu, secara Profesional memang seharusnya seperti itu, seharusnya mereka lebih cepat dan lebih tanggap merespon," tandas Kasi Kesra Desa Tridaya Sakti, Namin Sanjaya.

 

(Joggie) JP