Marak Penambang Batubara Ilegal di Kalimantan, JAI Minta Kementerian ESDM Tegas Dan Jangan 'Masuk Angin!'

JAKARTA, JP - Aksi demo dilakukan ratusan massa yang menamakan dirinya Jaringan Aktivis Indonesia didepan gedung kementrian ESDM Jakarta Pusat, Selasa (15/2/2022). Mereka meminta kepada kementrian ESDM untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan Pertambangan Ilegal Batubara yang diketahui ada orang yang disebut "Ratu Koridor" dibalik semua itu.

Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia, Donny Manurung mengatakan bahwa, "Pihaknya sengaja turun ke jalan agar masalah ini bisa segera diselesaikan permasalahan pertambangan ilegal batubara," ungkapnya. 

Terkait adanya Penambangan Batubara Ilegal tersebut Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia menilai banyak kerugian yang dialami Pemerintah akibat dari hal tersebut.

"Selain kerugian atas pemasukan negara, lingkungan yang ada juga ikut terdampak dari pertambangan Ilegal batubara tersebut," kata Donny Manurung, Selasa (15/2).

Dikatakan Donny, dengan aksi yang dilakukan ini, pihaknya meminta kepada kementeian ESDM  untuk serius dan tidak "Masuk Angin" dengan pihak manapun, dalam menyelesaikan masalah maraknya Pertambangan Ilegal Batubara yang terjadi di Kalimantan.

"Kami dari Jaringan Aktivis Indonesia meminta kepada ESDM untuk membuka laporan terkait ratusan perusahaan tambang batubara yang di belum membayar royalti ke negara yang di undang melalui dirjen minerba pada tahun 2019 yang sampai hari ini belom juga ada laporannya apakah para perusahaan tersebut sudag membayar apa tidak, jangan ada kongkalikong," ujarnya.

Donny menambahkan, "Kasus maraknya tambang ilegal ini muncul saat DPR menggelar rapat dengat pendapat dengan kementrian ESDM terkait pengelolaan dan perizinan aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan," imbuhnya.

Pasalnya ditemukan banyak pertambangan illegal dan dikuasai oleh seorang pengusaha Wanita asal Surabaya yang disebut tidak tersentuh hukum.

"Wanita itu bernama Tan Paulin dan dalam rapat dikatakan bahwa produksi dari usaha batubara tersebut sebanyak 1 juta ton perbulan tetapi tidak ada laporan ke DPR terkait aktivitas pertambangan tersebut," ujar Donny.

"Dari hal itu," sambung Donny, "Pihaknya meminta kementria ESDM untuk mencabut IUP OP milik Tan Paulin yang hanya di jadikan kamuflase semata," tutup Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia, Donny Manurung.

(Egr) JP