Ketua HMPPC Tegaskan, "Pemkab Dan DPRD Cirebon Tidak Perduli Pada Nasib Warga Terdampak PPKM Darurat!"

CIREBON, JP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dinilai belum melakukan program-program strategis yang langsung diterima masyarakat di masa pandemi Covid-19.Kebijakan yang merangsang ekonomi mikro dan makro pun kurang dilakukan oleh pihak pemkab. Masyarakat cenderung dibiarkan dalam kesusahan berkepanjangan akibat wabah corona yang sudah berjalan satu tahun lebih.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) pada Awak Media, bahwa,"Pemkab Cirebon jangan bergantung pada pemerintah pusat. Sampai hari ini, kebijakan Pemkab Cirebon hanya sebatas seremoni. Belum ada kebijakan yang secara esensial berdampak pada masyarakat Kabupaten Cirebon," ungkap Abun Fajar, pada Selasa (17/8/2021).

"Dalam kondisi darurat seperti ini," lanjut dia, "Pemkab harusnya mengeluarkan anggaran yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mikro dan makro. Dengan begitu, kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil."

"Pemkab bisa melakukan kerja sama dengan pusat untuk memulihkan ekonomi rakyat yang sudah sekarat. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut, nasib masyarakat Kabupaten Cirebon makin terpuruk," ujarnya.

Abun Fajar menegaskan, "Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sudah mengumumkan perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 23 Agustus 2021," tandasnya.

"Tidak terkecuali untuk Kabupaten Cirebon, apalagi masuk dalam zona merah Covid-19. Artinya, peran pemerintah daerah harus ada di tengah kondisi seperti ini. Pemkab jangan cuma terkonsentrasi ke warga yang positif Covid-19, karena tidak kalah penting yakni nasib warga yang terdampak PPKM. Maka, peran pihak pemerintah daerah sangat diperlukan," imbuhnya.

"Belum lama ini," sambung Abun Fajar, "Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon. Saat itu, Tito Karnavian selaku mendagri menyampaikan bahwa realisasi belanja baru 30 persen."

"Pak Mendagri saat itu menyampaikan bahwa targetnya harus 40-50 persen, supaya ada uang yang beredar di masyarakat. Penyerapan belanja daerah  dituntut untuk segera dilakukan dan tepat sasaran, agar Pemkab Cirebon ikut membantu meringankan beban masyarakat," tandas Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) .

Mandulnya Peran DPRD Kabupaten Cirebon

Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon juga menyoroti peran anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Para wakil rakyat harusnya memonitor semua kebijakan Pemkab Cirebon dan ikut serta dalam penanganan Covid-19.

"Sampai hari ini kita belum melihat para anggota legislatif Kabupaten Cirebon, secara esensial dan kelembagaan ikut serta dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 atau terkena imbas dari kebijakan PPKM," jelasnya.

Sebagai perbandingan, anggota DPRD Kabupaten Bogor gotong royong membantu mengentaskan persoalan Covid-19. Tidakan humanis ini kurang terlihat di DPRD Kabupaten Cirebon.

"Syahdan, hiruk pikuk Covid-19 sangat melelahkan untuk masyarakat Indonesia, tidak terkecuali warga Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, harus berani mengambil sikap. Para anggota DPRD Kabupaten Cirebon juga gotong royong membuat dan menjalankan formula yang dapat meringankan beban masyarakat," pungkas Abun Fajar, Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa bersama agar pandemi segera berakhir.

(Agus) JP