Babak Baru, Pedagang Terdampak Drainase Mustika Jaya 'Tuntut Ganti Rugi!', Walikota Bekasi Dinilai Kurang Cerdas, Pengawas Dinas Magabut!

KOTA BEKASI, JAYAKARTA POS - Protes para pedagang terdampak proyek Drainase Mustika Jaya di Kota Bekasi yang diungkapkan sangat merugikan oleh sebab prilaku pemborong yang mereka anggap "Tolol dan Gak Punya Otak" tersebut memasuki babak baru. Kendati proyek tersebut telah dikunjungi oleh pihak Kelurahan maupun Kecamatan Mustika Jaya namun tidak juga ada perubahan terkait usulan para pedagang terkait akses jalan dan bahkan justru pekerjaan proyek semakin melamban serta tenaga pekerja berkurang sehingga menambah tuntutan menjadi ganti- rugi dari para pedagang terhadap Dinas terkait maupun Walikota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono atas dampak yang mereka rasakan, (20/05/2026).

Hal tersebut diungkapkan kembali oleh Ketua Team Para Pedagang Terdampak Drainase Mustika Jaya.

"Pak Camat dan Lurah dateng kesini kemaren, dia memberi teguran kepada pihak pemborong untuk mempercepat pekerjaan, cumakan dari pengamatan kita yang ngeliat didepan mata ini, lha kerjanya makin kemari makin letoy, saya tanyakan solusinya, Dia jawab "Ini untuk mempercepat menekan kepada pihak pelaksana/pemborong untuk mempercepat pekerjaan... ya tapi, makin lama dan makin berkurang pekerjanya.  Jadi menurut saya walaupun Pak Camat dan Lurah datang ke lokasi tetap saja pekerjaan tidak ada perubahan dan bahkan malah lebih loyo. Maunya kita kalau percepatan kerja siang malem.. inikan jalan umum (Jalan Raya Utama-Red). Jadi pantasnya 24 jam lah, tambah lagi tenaga kerjanya, " ujar Levi dengan nada tinggi(19/05/2026) di lokasi.

"Jadi menurut saya pekerjaan Camat dan Lurah kurang gesit.. kurang lincah. Jadi wajib lebih gesit dan tegas memantau.. ya mungkin kalau duduk di kantor aja kan adem ada AC. Jadi kalau kerja begini kelihatan " Omon-omon", " sambungnya.

"Pekerjanya kalah sama tukang bangunan, tukang bangunan dateng jam 8 pulang jam 5..lha ini dateng jam 9 pulang sebelum jam 5, Camat sama Lurah mantau cuman proposal doang. Jadi cuma Omdoge (Omong Doang Gede),kaga ada hasilnya, " potong Rizky pedagang lainnya di lokasi.

Mereka juga mengatakan bahwa, pekerjaan proyek Drainase tersebut sarat akan marak Laka Lantas (Kecelakaan Lalu-lintas) dan bahkan insiden buruk menimpa para pekerjanya sendiri yang tertimpa longsoran bangunan proyek.

"Yang saya tau itu dia kali , ibu-ibu di bawah deket gerbang Sekolahan tertabrak, kalau semalem anak, bapak dan ibu tiga motor tertabrak beruntun, itu satu keluarga bawa motor masing-masing .. terus kaya pohon -pohon itu enggak diprioritaskan.. itu pohon menjorok ke jalan . Jadi Truk tadinya jalan kenceng tiba-tiba berhenti nah yang belakang jadi pada nabrak beruntun. Semenjak ada proyek ini jadi banyak insiden,  pengatur lalu-lintasnya gak bener.. itu dari Ormas. Kalau Dishub dateng cuma dateng minta foto pergi. . ya gitu doang orang Dishubnya, enggak ngatur lalu-lintas, cuma minggir dulu- minggir dulu.. saya mau absen lalu foto habis gitu pergi dianya... ya begitulah Magabut (Makan Gaji Buta), " tukas Rizky.

Selain laka lantas ia juga menjelaskan tentang insiden yang menimpa pekerjanya yang tertiban pondasi jalan pada Minggu (17/5/2026) pukul 10:00 WIB.

"Jadi wajar kalau pemborong yang disebut Tolol itu wajar. Jadi kelihatan amatir semua.. bukan orang-orang tekhnik , perhitungann6a enggak ada, " jelas Rizky.

Disinggung tentang kehadiran para pengawas pekerjaan dari Dinas terkait adanya insiden di lokasi termasuk pemborongnya?

"Pengawas enggak ada, mandor enggak ada... enggak ada yang dateng. Jadi orang Dinas kurang termasuk kurang semuanya, " kata Rizky.

"Itu termasuk kelalaian, harusnya kan di pantau terus karena kan itu bagian dari tugas mereka juga. Jadi rada kurang pikirannya... jadi Orang Dinasnya pikirannya rada kurang, " potong Levi menegaskan.

Kinerja Pemkot Bekasi Kurang Bagus Dan Walikota Kurang Cerdas

Sedangkan pengusaha Nasi Bebek mendesak agar Walikota Bekasi Dr Tri Adhianto Tjahyono segera bertindak untuk merespon warganya yang kehilangan mata pencaharian akibat terdampak Proyek Drainase Pemkot Bekasi. Solusi terbaik dan kepedulian Walikota Bekasi ditunggu para pedagang dan warga setempat guna mengatasi persoalan dan kerugian yang mereka derita akibat Proyek Drainase tersebut.

"Sangat membebankan dan merepotkan ini, menghalangi usaha saya sih.. enggak saya aja sih tapi ada banyak yang lainnya, " ungkap Dian Chandra.

"Si Customer pengen beli kadang lewat pak, karena enggak ada akses jalan, ditutup sepenuhnya.. terus kayaknya proyek juga lama ini. Belum ada informasi sampai saat ini.. ada dua hari sebelum eksekusi. Ini Pemkotnya kayaknya " Enggak Ada Otaknya". Ini Pemerintahnya mentingin sendiri, enggak mentingin rakyat,  eksekusinya gimana coba.. Kerja Pemerintah Kota Bekasi kurang bagus juga nih, " tambahnya.

Dian Chandra berharap agar Walikota Bekasi Dr Tri Adhianto Tjahyono agar bertindak lebih tegas dan cerdas dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya sehingga tidak merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan diri dan keluarganya dari hasil berdagang.

"Kurang pinterlah pak Walikotanya .. masalahnya enggak mikirin rakyatnya. Jadi Bodoh lah Walikotanya . kurang diskusi sama masyarakat sininya... Diskusinya gimana, enaknya gimana, mau ada proyek besar berjangka panjang juga, dari pihak yang terkena dampak proyek itu, sekelilingnya itu gimana enaknya ... Diskusi seperti itu enggak ada, adapun edaran diberikan dua hari sebelum eksekusi ya mepet. Kalau bisa dipercepatlah ini pak Walikota, jangan berprilaku Bodoh lah, " pungkas Dian Chandra.

Para warga setempat bersama para pedagang terdampak Proyek Drainase Mustika Jaya berniat untuk bersiap akan melanjutkan aksi protes dan keluhan mereka dengan beraudensu kepada Dinas terkait maupun Walikota Bekasi Dr Tri Adhianto Tjahyono guna meminta pertanggungjawaban dan menuntut ganti-rugi akibat akses cari nafkah mereka ditutup Proyek Pemkot Bekasi.

Sangsi Administratif Pejabat Dan Wajib Bayar Ganti Rugi

Sementara Kepala Bidang Pembangunan dan Infrastruktur LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) menegaskan.

"Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan pembangunan jalan dan merugikan warga atau pedagang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif bagi pejabatnya dan kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum," ujar Redy Anaro ST. (20/5/2026) saat diminta tanggapannya oleh Team Media.

Adapun mengenai rincian sanksi dan jalur penyelesaian yang berlaku adalah Sanksi Administratif bagi Pemda/Pejabat: 

"Jika Pemda menyalahgunakan wewenang atau melakukan maladministrasi, masyarakat dapat melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia.Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran tertulis, penundaan hak keuangan, hingga pemberhentian sementara atau dari jabatan.," terangnya.  

"Terkait mengenai Ganti Rugi Perdata. Warga dan pedagang dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) ke pengadilan negeri setempat untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian atau kerusakan properti," imbuhnya.

Sangsi Pidana Mengintai

Sementara mengenai sanksi Pidana atas Kelalaian. Jika pembangunan jalan tidak diberi rambu atau tanda yang memadai dan mengakibatkan kecelakaan (kerugian materiil/luka/jiwa) bagi pengguna jalan atau warga, penyelenggara jalan (pejabat terkait) diancam sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp120 juta berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).Untuk perlindungan dan kompensasi terkait lahan yang terdampak pengadaan proyek," bebernya.

"Hal tersebut dapat juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum guna memastikan hak musyawarah dan ganti kerugian yang layak," pungkas Kabid Pembangunan Dan Infrastruktur LSM Lembaga Pemeriksa KMeuangan Negara, Redy Anaro.

Sejak berita tersebut ditayangkan sebelumnya, Team Awak Media pun terus mencoba berupaya untuk mengkonfirmasi para pihak terkait namun belum menemukan titik terang sampai saat ini (Para pihak terkait belum bisa dihubungi-Red).

(Iwan Joggie) JP

Setelah MK Putuskan Ibukota Tetap di Jakarta, PDIP Desak Wapres Gibran Berkantor di IKN : 'Jangan Sia-Siakan Dan Bebani Anggaran Negara!'

JAKARTA, JAYAKARTA POS - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai tempat kedudukan kantor pemerintahan. Menurutnya, langkah ini mutlak diperlukan agar beragam fasilitas dan gedung yang telah dibangun tidak sia-sia dan benar-benar memiliki fungsi, bukan hanya menjadi beban anggaran pemeliharaan.

 

"Katanya ada rencana menteri yang harus pindah ke sana. Atau kenapa tidak Wapres saja yang berkantor di sana? Supaya ada gunanya, bermanfaat. Ingat, pembangunan sudah berjalan lebih dari satu tahun. Gedung-gedung itu kan butuh biaya perawatan besar, sayang kalau kosong melompong," tegas Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

 

Poin utama yang disorot politisi ini adalah besarnya biaya pemeliharaan kawasan IKN yang terus mengalir setiap hari dan setiap bulan, meskipun belum ada aktivitas pemerintahan yang berjalan penuh. Ia menilai hal ini sangat memberatkan keuangan negara yang saat ini kondisinya diklaim sulit.

 

"Setiap saat butuh pemeliharaan, perawatan, kebersihan, dan itu butuh uang banyak. Dari mana sumber dananya? Tentu dari anggaran negara juga. Ini proyek ambisius yang seolah tidak mempertimbangkan sisi risiko dan dampak keuangannya. Tiap bulan bisa keluar miliaran rupiah hanya untuk merawat gedung kosong, padahal negara sedang butuh dana untuk kebutuhan lain," ujarnya dengan nada kritis.

 

Isu pemindahan ini makin menarik perhatian publik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam putusannya, MK menegaskan status hukum bahwa Jakarta masih sah menjadi ibu kota negara hingga diterbitkan Keputusan Presiden resmi yang menetapkan pemindahannya ke Kalimantan Timur.

 

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya."

 

Hal senada dipertegas Hakim MK Adies Kadir, yang menyatakan batasan hukum yang jelas: "Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara."

 

Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah: apakah percepatan penempatan pejabat akan dilakukan demi efisiensi anggaran, atau IKN masih akan berstatus kawasan pembangunan yang belum berfungsi penuh dalam waktu yang cukup lama.

(Hagia Sofia) JP

Tanpa Pengawasan Proyek Drainase Mustika Jaya Sangat Merugikan Pedagang : 'Pak Walikota Mana Tindakanmu, Ini Pemborong Tolol Gak Ada Otak!'

KOTA BEKASI, JAYAKARTA POS - Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Rehabilitasi Saluran Jalan Utama Mustika Jaya di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dinilai merugikan para pedagang sepanjang pekerjaan proyek tersebut selain menimbulkan kemacetan lalu-lintas, sehingga memicu kemarahan dan menuai protes keras serta kecaman manis-manis pedas para pedagang dan warga setempat yang terdampak proyek tersebut, pada Senin (11/05/2026).

Proyek yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender, bernilai kontrak Rp 1.744.406.863.00,-, yang dikerjakan oleh CV. Bintang Karya, bernomor kontrak/SPK :620.01/06.0028.1/SP/DBMSDA-SDA/2026/62738135.yang seharusnya memberi manfaat dan keuntungan bagi warga setempat justru menuai kecaman dan protes para warga. Dikarenakan kehadiran proyek tersebut dianggap sangat merugikan bagi pada pedanggang di lokasi

Dalam protesnya para warga setempat mengeluh bahwa, pekerjaan tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dan hanya ada surat pemberitahuan sepihak dalam waktu terbatas sementara pekerjaan proyek tersebut berjalan  dalam waktu lama, 150 hari. 

"Cuma kasih surat aja, enggak ngomong apa- ngomong apa gitu. .suratnya sudah saya buang, kelihatannya bukan dari Pemerintah..Kelurahan atau Kecamatan..kayaknya dari CV ini. Dikirain cuma mau buat saluran kecil ini doang (seraya menunjuk ke Comberan- Red) gak taunya begini, ini mah bikin gorong-gorong, " ujar Yayat pedagang terdampak. 

Lanjutnya, " Kalau izin ke saya enggak..kalau mengganggu ya sangat mengganggulah , pengennya kan cepet kerjanya.. ini kan tiga bulan. . ya habislah usaha.. bukan habis lagi.. tekorlah buat keluarga. .penghasilan jadi kurang semenjak ada ini, kitakan orang kecil mau ngadu kemana juga kan susah, harusnya kamu Pemerintah gimana ini.. Drainase begini gimana ini. .kalau ada kompensasi alhamdulilàh diterima, " ungkap Yayat. 

"Kalau bisa ada ganti rugi dari Pemerintah Bekasi.. Walikota lah.. ini kami orang kecil, pedagang kecil yang butuh perhatian Pemkot Bekasi.. masa ada proyek Pemerintah malah merugikan masyarakat.. tolong kebijaksanaannya Pak Walikota, Tri Adianto, " potong Dedi warga setempat di lokasi.

"Itu juga para pengawas dari Dinas dan Konsultan kerjanya apa..makan gaji buta?," tukasnya dengan geram.

Warga Desak Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono Beri Solusi Dari Prilaku Pemborong: "Tolol Gak Ada Otak!"

Sementara Warga Rt 002/ Rw 09 mengemukakan Protes dan Kecaman lebih keras terhadap pemborong proyek dan Pemkot Bekasi..

"Sebelumnya ada surat edaran, dua hari sebelum eksekusi ini (Proyek Tersebut-Red) dari Rw.. maksud saya mah kalau misalkan ada pembangunan kayak gini musyawarah dulu, kitakan seneng ada pembangunan begini ya.. tapi disaat musyawarahkan paling enggak ada solusi, misalkan ini di gali terus tutup di kasih jembatan biar pelanggan kita bisa masuk, " ujar Levi pelaku usaha terdampak.

"Kita sebenernya seneng ada pembangunan seperti ini, cuma caranya jangan sampai kita juga dirugiin.. anak Sekolah, Bini.. kan kudu di kasih makan. mangkanya ini waktunya tiga bulan mangkanya ini kebangetan.. kebangetan bangat dah, " tegasnya.

Pemberitahuan kaga ada, dari Penerintah setempat Kelurahan maupun Kecamatan kaga ada, kali Rt-Rw juga kaga ada yang kemari, kali kita diajak duduk bareng kan?, ini tiba-tiba ada.. kan kalau diajak duduk bareng nanti kita cari solusinya gimana ini  cara kerjanya. Nanti kita sebagai pelaku usaha disini gimana enaknya ,  pelanggan kita juga tetep dateng.. dapur ngebul, nah sekarang kalau begini seleter juga kaga kebeli bang... beneran,  apalagi ini sampe tiga bulan, " ungkap Levi.

Ia juga meminta kepada Walikota Bekasi, Tri Adianto agar segera turun untuk membantu warganya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Minta solusinya gimana.. solusi dan kebijakan pak Walikota enaknya gimana?, jangan diem bae, karena kita warga ini merasa dirugiin.. beneran dirugiin dah. Kalau bapak Walikota enggak bisa ngasih solusi udah kebangetan bangat dah, " tandas Levi.

"Kalau memang ada kompensasi kita Terima, kalau memang tidak ada kita kaga minta.. cuman solusinya ini bikin jembatan, akses buat masuk kemari (Toko-toko-Red), Kalau enggak bisa juga kebangetan dan kurang pantas Tri Adianto jadi Walikota Bekasi, " tukasnya.

Levi menegaskan bahwa Pemborong Proyek tersebut kurang cerdas dan tidak pandai dalam berfikir dalam melakukan pekerjaannya.

"Pemborong " Tolol Dan Enggak Ada Otaknya". Minimal saat dia bongkar kasih jembatan dah.. kalau yang kaga punya kepentingan kemari kaga bakal belok, emang dasar Pemborong Tolol dan Kaga Ada Otaknya, jadi langka pikirannya, " tandasnya.

Ditanyakan apakah pengawas pekerjaan dari Pemkot atau Dinas terkait datang ke lokasi memeriksa pekerjaan proyek tersebut ?

"Kaga ada bang...beneran kaga ada, konsultan juga boro-boro, apalagi dateng ketempat sini, "tutupnya..

Berdasarkan pantauan Awak Media dilokasi, ada terhitung 14 toko yang tertutup galian besar saluran Drainase dan ditutup seng pembatas jalan sehingga akses untuk masuk ke lokasi para pedagang tidak ada. Terlihat sebagian pedagang sudah menutup usahanya dan pulang kampung dikarenakan sudah tidak bisa usaha akibat Pembangunan Proyek Drainase tersebut.

(Iwan Joggie) JP

Presiden AS VS Paus Vatikan Memanas, Donald Trump Posting Gambar Jadi Mesias, HR&D ASWIN : Terindikasi Target Menggeser Posisi Yesus Kristus

USA- INDONESIA (INTERNASIONAL), JAYAKARTA POS - Pada April 2026, Presiden AS Donald Trump terlibat perselisihan terbuka dengan Paus Leo XIV terkait perang di Iran, di mana Trump menyebut Paus "Lemah" dan "Terlalu Liberal", sementara Paus mengecam arogansi kekuasaan yang memicu konflik. Ketegangan memanas dengan penggunaan gambar AI oleh Trump dan kekhawatiran umat Katolik.

Hubungan antara pemerintahan Donald Trump dan Vatikan memanas pada April-Mei 2026 akibat perbedaan tajam mengenai kebijakan luar negeri, khususnya konflik Iran dan isu imigrasi. Paus Leo XIV mengkritik perang dan menuntut perdamaian, sementara Trump menyindir Paus sebagai pihak yang lemah dalam kebijakan luar negeri dan keamanan.

Paus Leo XIV mengecam keras seruan perang dan ancaman Trump terkait Iran, menekankan perdamaian. 

Trump membalas dengan menegaskan bahwa, "Mencegah Iran memiliki senjata nuklir adalah tujuan utama. "Saya tidak menginginkan seorang Paus yang menganggap wajar jika Iran memiliki senjata nuklir," tulis Trump. Dimana kemudian menuding Paus membiarkan ancaman nuklir.

"“Saya lebih menyukai saudaranya, Louis, daripada dia, karena Louis sepenuhnya pendukung "Make America Great Again"(MAGA),” klaim Trump. “Dia mengerti, dan Leo tidak!”

"Saya tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir,” lanjutnya. “Saya tidak menginginkan seorang Paus yang menganggap mengerikan bahwa Amerika menyerang Venezuela, sebuah negara yang mengirimkan sejumlah besar narkoba ke Amerika Serikat dan, yang lebih buruk lagi, mengosongkan penjara mereka, termasuk para pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat, ke negara kita."

“Dan saya tidak menginginkan seorang Paus yang mengkritik Presiden Amerika Serikat karena saya melakukan persis apa yang saya dipilih, DALAM KEMENANGAN TELAK,” tambah Trump, mengklaim bahwa Paus Leo “Tidak akan berada di Vatikan” jika ia bukan presiden.

Dalam Isu Imigrasi Paus Leo XIV secara vokal membela imigran dan pengungsi, menyebut mereka "Pembawa pesan harapan," yang bertentangan dengan kebijakan deportasi ketat pemerintahan Trump.

Menanggapi hal tersebut, Paus Leo XIV menegaskan bahwa, tidak takut dengan pemerintahan Trump dan akan terus menyuarakan perdamaian.Ketegangan muncul akibat kritik Trump terhadap Paus yang menentang konflik di Timur Tengah (AS-Israel-Iran), namun Paus menegaskan kewajiban moral gereja untuk menentang perang.

“”Saya tidak akan mundur dari mewartakan pesan Injil dan mengundang semua orang untuk mencari jalan membangun jembatan damai dan rekonsiliasi, serta mencari jalan untuk menghindari perang kapan pun itu mungkin. Saya tidak takut pada pemerintahan Trump atau berbicara lantang tentang pesan Injil, yang menurut saya adalah tujuan saya di sini, dan tujuan gereja di sini,” kata Paus kepada jurnalis di pesawat kepausan dalam perjalanan menuju Aljazair.Senin (13/4/2026).

Paus Leo XIV menekankan bahwa gereja tidak beroperasi dalam kerangka politik praktis.

“Kami bukan politisi. Kami tidak menangani kebijakan luar negeri dari perspektif yang sama seperti yang mungkin dia pahami, tetapi saya percaya pada pesan Injil, sebagai pembawa perdamaian,” ujarnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak berdamai dengan Paus Leo XIV meskipun banyak pendukungnya kecewa. Ia menyatakan tidak akan meminta maaf atas serangannya kepada pemimpin Gereja Katolik itu. 

Klaim Donald Trump Sebagai "Mesias"

Disinyalir ingin menyaingi pengaruh dan kekuatan spiritual Paus Leo XIV. Donald Trump kemudian memicu kontroversi luas kembali dengan mengunggah gambar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan dirinya menyerupai Yesus di Truth Social pada Minggu, 12 April 2026. 

Foto tersebut menampilkan Trump berjubah putih dengan tangan di atas kepala seseorang, memicu kecaman, bahkan dari pendukung konservatif religius, sebelum akhirnya dihapus. Dimana dalam unggahan tersebut Trump memposting gambar yang menggambarkan dirinya bersanding dengan Yesus, yang ditafsirkan banyak pihak sebagai upaya memposisikan diri secara spiritual atau bahkan mesianik.

Namun Trump membela diri dengan unggahan di Truth Social yang menampilkannya seperti sosok suci Kristen yaitu Yesus Kristus (Yeshua Hamasiah) Tuhan sembahan Umat Keristen.Meskipun publik melihatnya sebagai Yesus, namun Trump mengklaim bahwa gambar tersebut menggambarkan dirinya sebagai "Dokter" atau "Pekerja Palang Merah" yang didukungnya, merujuk pada upayanya membuat orang lebih baik. Unggahan yang banyak dikecam itu akhirnya dihapus pada Senin (13/4/2026) waktu Washington atau Selasa waktu Jakarta.

Unggahan tersebut memicu kritik keras karena dianggap menyinggung simbol keagamaan dan bentuk penistaan. Postingan tersebut diunggah Presiden AS Donald Trump pada 12 April 2026, hanya beberapa jam setelah Trump menyerang Paus Leo XIV melalui media sosial, menyebut Paus "Lemah" dalam kebijakan luar negeri. Donald Trump menghapus unggahan tersebut sehari kemudian (13 April 2026).

Banyak pihak, termasuk kelompok konservatif religius dan pendukungnya sendiri, menilai gambar tersebut sebagai bentuk penghinaan (blasphemy) terhadap Yesus Kristus atau Yeshua Hamasiah selaku Tuhan sembahan mereka dan merasa Trump bertindak terlalu jauh dengan menggunakan simbol agama untuk kepentingan politik. 

Beberapa pengamat menilai ini adalah bagian dari gaya kepemimpinan political messianism (mesianisme politik) di mana Trump ingin dilihat sebagai penyelamat atau mengklaim dirinya sbagai "Mesias".Meskipun Trump mengklaim gambar itu adalah dirinya sebagai dokter, banyak pihak menafsirkan unggahan tersebut sebagai upaya penyandingan diri dengan figur Yesus Kristus atau Yeshua Hamasiah, terutama mengingat konteks serangan sebelumnya terhadap otoritas keagamaan tertinggi (Paus-Red).

Perseteruan antara Presiden AS Donald Trump dan Paus Leo XIV pada April 2026 memicu reaksi luas dari berbagai tokoh global, mencerminkan polarisasi antara pendekatan kebijakan luar negeri yang agresif dan seruan kemanusiaan.

Sejumlah pemimpin dunia menyoroti dan mengecam penghinaan Trump terhadap Paus Leo XIV, khususnya terkait agresi terhadap Iran.

Para pemimpin gereja dan tokoh-tokoh kemanusiaan mendukung seruan Paus Leo XIV untuk perdamaian, yang dinilai perlu berakar pada pesan Injil di tengah konflik dan eksploitasi lahan.

Beberapa tokoh global dan pemimpin negara menyatakan dukungan kepada Paus Leo XIV setelah mendapat kritik tajam dari Donald Trump terkait isu perdamaian di Iran.

Tokoh-tokoh yang membela Paus Leo XIV  Versus Trump diantaranya adalah"

Giorgia Meloni (Perdana Menteri Italia). Secara tegas menyatakan dukungan kepada Paus Leo XIV, bahkan dilaporkan sempat menegur Trump karena menyerang Paus.

"Paus adalah kepala Gereja Katolik, dan adalah hal yang benar dan wajar baginya untuk menyerukan perdamaian dan mengutuk setiap bentuk perang," kata Meloni dalam sebuah pernyataan.(17/4/2026).

Meloni, yang beragama Katolik dan memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan, adalah sekutu dekat Trump dan sejauh ini enggan mengutuk kritik keras presiden AS terhadap Paus Leo.

Masoud Pezeshkian (Presiden Iran). Membela Paus dan mengecam penghinaan Trump sebagai tindakan yang tidak bisa diterima.Pezeshkian menilai pernyataan Trump keliru karena menggambarkan pemimpin Gereja Katolik Roma tersebut sebagai pihak yang mendukung Iran memiliki senjata nuklir.

“Saya mengutuk penghinaan terhadap Yang Mulia atas nama bangsa Iran yang agung, dan menyatakan bahwa penodaan terhadap Yesus, nabi perdamaian dan persaudaraan, tidak dapat diterima oleh siapa pun yang merdeka,” ujar Pezeshkian dalam pernyataannya di platform X. 

Ia juga menambahkan, “Saya mendoakan kemuliaan bagi Anda demi Allah,” ujarnya.

Sedangkan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei turut mengecam komentar Trump terhadap Paus.

Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya “Tidak Kristiani”, tetapi juga sebagai “Serangan terang-terangan terhadap advokasi yang bertanggung jawab untuk perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tandasnya.

Sementara Pedro Sánchez (Perdana Menteri Spanyol).Turut serta menyatakan dukungan kepada Paus Leo XIV.

Sanchez menyatakan bahwa," Sementara sebagian pihak "Menabur Benih Perang," Paus Leo XIV "Menabur benih perdamaian dengan keberanian dan ketegasan".

Uskup Agung Paul S. Coakley (Presiden Konferensi Uskup Katolik AS). Mengecam komentar meremehkan dari Trump dan menegaskan bahwa, 

"Paus bukan seorang politikus, melainkan Wakil Kristus," tegasnya.

Pendeta James Martin (Yesuit & Penulis AS). Membela Paus di media sosial dan mengkritik tindakan Trump.

"Perselisihan ini berakar pada kritik Paus terhadap kebijakan perang AS di Iran, yang dianggap Trump terlalu liberal dan tidak mendukung keamanannya," ujarnya.

Paus Leo XIV sendiri menegaskan tidak takut pada pemerintahan Trump dan akan terus menyuarakan perdamaian.

Sementara dukungan untuk Donald Trump dalam mengkritik ke Paus diantaranya adalah:

Wakil Presiden AS, JD Vance, yang menyatakan bahwa, "Paus Leo XIV seharusnya lebih berhati-hati saat berbicara mengenai isu teologi, terutama ketika bersinggungan dengan kebijakan luar negeri AS," katanya.

Pendukung Trump di Nevada dan Arizona, misalnya, berpandangan bahwa Paus Leo XIV seharusnya tidak ikut campur dalam kebijakan luar negeri Trump. Kelompok Kristen Evangelis, yang merupakan basis pendukung kuat, tetap setia mendukung Trump.

Christopher Brandlin lahir sebagai seorang Katolik, dibesarkan sebagai seorang Katolik, bersekolah di sekolah Katolik, dan mengenakan salib bertema bendera di atas dasi bertema benderanya saat Presiden Donald Trump hadir pada hari Kamis di Las Vegas.

Namun dalam perselisihan antara Trump dan Paus Leo XIV mengenai perang Iran, Brandlin percaya bahwa Pauslah, bukan presiden, yang salah.

"Paus Leo sebenarnya menggunakan politik lebih dari yang seharusnya," kata Brandlin, seorang kandidat Partai Republik untuk kursi Majelis Negara Bagian Nevada, dalam sebuah wawancara.(19/4/2026).

Dalam wawancara dengan lebih dari 20 pendukung Trump yang menghadiri acaranya di Las Vegas dan rapat umum kampanyenya pada hari Jumat di sebuah gereja besar di Phoenix, hampir tidak ada petunjuk tentang loyalitas yang terpecah. 

Berulang kali, para pemilih inti Trump mengatakan bahwa, "Paus Leo mencampuri hak prerogatif presiden dalam hal perang dan perdamaian dan Trump benar menggunakan kekuatan militer untuk melumpuhkan Iran," tegas mereka.

Jim Brizeno, 71 tahun, seorang Katolik yang hadir dalam diskusi meja bundar Trump tentang ekonomi di Las Vegas, menegur Paus untuk "Tetap pada jalurmu!", tandasnya.

Dengan mengenakan topi bertuliskan “Trump 45-47-48,” yang mengacu pada masa lalu Trump, masa kini, dan masa depan Trump yang dilarang secara konstitusional.

Brizeno mengatakan bahwa, 'Trump memiliki hak untuk membela diri dan membela tindakannya terhadap teguran Paus," ungkapnya.

DonaldTrump Klaim : “Akulah Sang Terpilih"

Menanggapi perseteruan Presiden AS dengan Paus Vatikan terkait cara pandang masing-masing terhadap perang AS - Iran yang membuat ketegangan semakin meningkat tajam dan melebar luas secara global dari dampak kegaduhan yang ditimbulkan oleh keduanya.Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin.

"Kemungkinan ada dua sisi pandang berbeda dalam keyakinan yang sama dari keduanya berdasarkan kitab Bible yang menjadi acuan bagi umat Keristen dalam memahami konteks ucapan Yesus Kristus didalam Bible Perjanjian Baru, sementara Paus Leo XIV berpagang pada kitab Matius 22:37-39, Yesus bersabda: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan pertama. Dan perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”. Sedangkan Donald Trump diduga lebih cenderung dengan ucapan Yesus Kristus yang menegaskan terkait keberadaannya didunia dalam sabdanya menyatakan bahwa, ”Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang!". Matius  10:34. sehingga ada kontradiksi didalam pandangan masing-masing terhadap perang Iran," tuturnya, pada Jum'at (8/5/2026) saat diminta tanggapannya oleh Awak Media di Kantornya.

"Namun bila ditinjau dalam kondisi umum memang Presiden AS terkesan berprilaku keras dan terlihat tak mau kalah jadi terkesan kurang bimbingan atau momongan bisa juga salah asuhan sehingga tak menghormati pimpinan agama bahkan cenderung memojokan, untuk itu kami menyebutnya Donald "Koplak" Trump atau Donald "ODGJ" Trump dan terbukti ditegur Paus selaku pimpinan agama tertinggi di ke Keristenan saja masih melawan dan menyerang balik dengan melecehkan pimpinan gereja yang tertinggi dan bahkan demi ambisinya mengalahkan argumentasi dan Eksistensi sang Paus. Presiden AS ke 47 berdasarkan unggahan gambar AI yang diunggahnya sendiri mengklaim sebagai "Mesias". Diduga Donald "Koplak" Trump berkeinginan menggeser? mengganti Posisi/Jabatan Yesus Kristus (Yeshua Hamasiach) atau menjadi seperti Yesus Kristus (Yeshua Hamasiach) itu sendiri," beber Irwan.

"Hal seperti itu sudah tidak asing lagi bagi Donald Trump sebab dia memiliki pola pikir sebagai "Mesias Amerika", ada kurang lebih empat kali Trump menampilkan dirinya sebagai penyelamat, pilihan Tuhan, atau raja segala raja.

1. Berdiri di atas panggung di Cleveland pada tahun 2016 di Konvensi Nasional Partai Republik untuk menerima nominasinya sebagai kandidat presiden dari Partai Republik, Trump mengucapkan apa yang kemudian menjadi salah satu klaim khasnya: “Tidak ada yang lebih memahami sistem ini selain saya, itulah sebabnya hanya saya yang bisa memperbaikinya.” Yang paling mengejutkan dari klaim seperti itu dalam politik kita adalah bahwa Trump meminta rakyat Amerika untuk mempercayainya di atas siapa pun—bukan satu sama lain, bukan Tuhan, bukan kekuatan kebaikan atau belas kasihan atau keramahan, tetapi sosok tunggal.

2. Pada tahun 2019, ketika Trump berada dalam putaran pertama perang dagangnya dengan China, presiden mengatakan bahwa seseorang harus “menghadapi” China, dan bahwa dialah orang yang terpilih untuk melakukannya. Selama pidatonya, ia menatap ke langit dan menyatakan, “Akulah sang terpilih.” Meskipun kemudian ia mencoba untuk meremehkan pernyataan tersebut dengan caranya yang khas, komentar tersebut mengungkapkan bahwa ia percaya bahwa Tuhan telah memilihnya sebagai orang istimewa yang ditakdirkan.

3.Presiden Trump telah menggambarkan kemenangan pemilu terbarunya sebagai tindakan penyelamatan. Berbicara pada Desember 2025, ia menggambarkan kemenangannya dengan cara berikut: “Tetapi tepat lebih dari 1 tahun yang lalu hari ini, dengan bantuan Anda, kami menyelamatkan Amerika. Itulah yang terjadi. Kami menyelamatkannya. Kemenangan pemilihan paling penting mungkin dalam sejarah negara kita. Negara kita sedang menuju kehancuran. Kita adalah negara yang dicemooh, ditertawakan di seluruh dunia.” Jika dikaitkan dengan rapat umum “Selamatkan Amerika” pada 6 Januari 2021 dan janjinya untuk mencari “pembalasan” selama masa jabatan keduanya, kita dapat melihat bahwa Trump tidak hanya menganggap dirinya sebagai seorang politisi, tetapi juga penyelamat negara (Mesias).

4. Pada peringatan Paskah di Gedung Putih, presiden berkumpul dengan para pemimpin agama, termasuk Paula White-Cain, yang mungkin merupakan penasihat agama terdekatnya, dan berbicara tentang masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan, dengan mengatakan, “Pada Minggu Palma, Yesus memasuki Yerusalem ketika orang banyak menyambutnya dengan pujian yang menghormatinya sebagai raja,” sebelum menambahkan sambil tersenyum, “Mereka sekarang memanggilku raja. Bisakah kau percaya?”.

Dan sekali lagi, bagi mereka yang mungkin terkejut dengan Trump yang menampilkan citra dirinya sebagai Tabib Agung (Markus 2:17; Lukas 5:31), ini bukanlah hal baru. Perhatikan bagaimana Trump berbicara tentang dirinya sendiri dalam bukunya tahun 1987, The Art of the Deal:

“Kunci utama cara saya mempromosikan adalah keberanian. Saya bermain dengan fantasi orang. Orang mungkin tidak selalu berpikir besar sendiri, tetapi mereka bisa sangat bersemangat oleh orang-orang yang berpikir besar. Itulah mengapa sedikit hiperbola tidak pernah merugikan. Orang ingin percaya bahwa sesuatu adalah yang terbesar, terhebat, dan paling spektakuler.”

"Begitulah Kura - kura, " pungkas Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin.

(JLambretta) JP

Pasukan Israel Rampok Rumah Warga Lebanon Menuai Kecaman Keras Sekjen PBB, HR&D ASWIN :PM Israel Membentuk 'IDF Tentara Maling!'

JAKARTA (LEBANON), INTERNASIONAL, JAYAKARTA POS - Berdasarkan laporan dan temuan yang dihimpun hingga Mei 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti pelanggaran serius oleh Tentara Israel (IDF) di Lebanon Selatan, termasuk laporan mengenai adanya dugaan penjarahan sistematis dan perusakan properti warga sipil. Kesaksian tentara menunjukkan bahwa aksi penjarahan ini terjadi dengan sepengetahuan komandan, namun tidak ada tindakan disipliner yang serius, yang mengindikasikan toleransi atau praktik rutin.(5/5/2026).

Laporan OHCHR (Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia) menunjukkan bahwa tentara Israel (IDF) menjarah properti warga sipil (sepeda motor, televisi, perabotan, barang berharga, pakaian dalam dll) di rumah dan toko warga setempat di Lebanon Selatan.

Tentara Israel terdokumentasi merusak properti dan merekam diri mereka sendiri, termasuk perusakan patung keagamaan, yang dinilai sebagai pelanggaran moral dan hukum (Vandalisme).

Penjarahan dan penghancuran properti sipil yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan berpotensi menjadi kejahatan perang.

UNIFIL mencatat ribuan pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh Israel (air dan darat) sejak gencatan senjata November 2024, yang mencakup pendudukan posisi di dalam wilayah Lebanon dan penghancuran infrastruktur sipil.Tindakan dan Tuntutan:PBB dan berbagai ahli HAM internasional menuntut investigasi independen yang transparan serta pertanggungjawaban atas penjarahan dan serangan terhadap warga sipil tersebut. 

Indonesia juga secara konsisten mendesak PBB untuk mengusut serangan terhadap misi perdamaian UNIFIL Dimana prajurit TNI menjadi korban.

Sekjen Dan Pakar PBB Kecam Keras Prilaku "Maling" Tentara IDF Israel

Tanggapan terbaru PBB terkait situasi di Lebanon Selatan per Mei 2026 menimbulkan Kecaman terhadap "Penjarahan" dan "Domicide". Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres dan para pakar PBB mengecam keras berbagai tindakan militer Israel di Lebanon,termasuk laporan mengenai penjarahan dan kerusakan rumah warga sipil.  

Pakar PBB menyoroti laporan tentara Israel yang menjarah harta benda sipil dari rumah dan toko di Lebanon selatan dengan pengetahuan komandan mereka. 

"PBB memperingatkan bahwa penghancuran rumah dan infrastruktur sipil secara sengaja merupakan bentuk domicide (penghancuran tempat tinggal) dan hukuman kolektif yang dilarang hukum internasional.," kata Pakar PBB. 

"Tindakan Israel dinilai tidak dapat dibenarkan meskipun diklaim sebagai pertahanan diri, terutama karena dampaknya yang melampaui batas hukum internasional dan menargetkan populasi sipil serta masuk dalam Pelanggaran Hukum Humaniter," tambahnya.

juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa, " Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, situasi kemanusiaan di Lebanon tetap tidak stabil (Situasi Kemanusiaan Volatil), dengan perintah pengungsian baru dari Israel yang terus memaksa warga meninggalkan rumah mereka," ungkap Stephane Dujarric dalam pernyataannya (5/5/2026).

"Sekjen PBB mengecam keras serangan berulang terhadap personel penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan, yang merupakan pelanggaran serius hukum internasional.PBB terus menuntut agar Israel mematuhi hukum internasional, menarik diri dari wilayah yang diduduki, dan menjamin perlindungan warga sipil serta aset mereka di Lebanon," imbuhnya.

Guterres menegaskan bahwa hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, harus dihormati setiap saat.Ia menekankan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil wajib dilindungi. 

Dalam laporan Dewan Keamanan PBB, Sekjen menyoroti bahwa, "Kehadiran dan tindakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Lebanon Selatan merupakan pelanggaran kedaulatan Lebanon dan Resolusi 1701," tegas Guterres.

Dianggap Penyalahgunaan Wilayah Lebanon, PBB mengutuk keras serangan terhadap personel penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan.

Sekjen PBB berulang kali mendesak penghentian permusuhan segera (gencatan senjata) dan menekankan bahwa," Tidak ada solusi militer untuk konflik tersebut, melainkan melalui jalur diplomasi," kata Guterres.

Sementara laporan spesifik mengenai penjarahan sering dikaitkan dengan laporan lapangan, sikap Sekjen PBB secara umum menegaskan bahwa, "PBB mengecam semua bentuk tindakan yang tidak menghormati warga sipil dan properti mereka. PBB terus menuntut agar Israel mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan yang merugikan populasi Lebanon," tutup Sekjen PBB,Antonio Guterres.

Tentara Dan Warga Lebanon Saksikan Tentara Israel "Nyolong"

Disisi lain tanggapan muncul dari  Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN) terkait penjarahan property warga sipil oleh tentara IDF Israel di Libanon.

"Kesaksian tentara menunjukkan bahwa penjarahan menjadi fenomena yang meluas dan rutin, bukan kebijakan resmi, namun terjadi akibat lemahnya disiplin. Sementara Laporan menunjukkan bahwa banyak komandan tingkat junior dan senior mengetahui praktik ini tetapi tidak mengambil tindakan tegas seperti "Sanksi Hukum dan Tindakan Disiplin",jadi terkesan memang dibiarkan dan atau memang jangan-jangan patut diduga mereka melakukan atas perintah komandannya dimana pada gilirannya justru mendapatkan setoran dari anak buahnya dari hasil penjarahan," ujar Irwan Awaluddin.(5/5/2026).

Penjarahan Dalam Hukum Internasional Dikategorikan sebagai Kejahatan Perang

"Penjarahan properti sipil dilarang keras berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum perang, yang dapat mengakibatkan penuntutan pidana internasional bagi pelakunya. Pelanggaran ini dapat diselidiki oleh International Criminal Court (ICC) sebagai kejahatan perang," tegasnya.

Pihak berwenang militer Israel telah mengeluarkan peringatan keras kepada pasukannya terkait maraknya aksi ini dan berjanji akan memeriksa laporan secara menyeluruh.

"Meskipun ada klaim bahwa pos pemeriksaan perbatasan ditugaskan untuk menyita barang jarahan. Dari hasil laporan penyelidikan pihak eksternal menyebutkan bahwa banyak pos tersebut telah dihapus atau beroperasi secara tidak efektif namun sangsi tegas tidak diberlakukan dan barang jarahannyapun raib entah kemana, tanpa ada penjelasan dari pihak Tentara IDF Israel," tuturnya.

Lanjutnya, "Dengan tidak adanya klarifikasi dan penjelasan dari petinggi IDF terkait  penjarahan dan perampokan property milik warga lebanon menunjukan bahwa prilaku tersebut telah disetujui jiga oleh pimpinan mereka. Media seperti Haaretz melaporkan bahwa penjarahan ini terjadi secara sistematis dan diketahui oleh komandan lapangan.Berdasarkan dengan Video yang beredar di media sosial menunjukkan tentara Israel merusak barang di rumah warga Lebanon Selatan dan merekamnya sambil bercanda," tukas Irwan.

Israel Melarang Peliputan dan Tewaskan Belasan Jurnalis

Berdasarkan informasi per April dan Mei 2026, pihak Israel dan militernya (IDF) memberlakukan pembatasan ketat hingga larangan bagi jurnalis untuk meliput secara independen di lokasi perang, baik di Jalur Gaza maupun di wilayah perbatasan Lebanon selatan.

"Mangkanya Israel melarang jurnalis asing memasuki Gaza dan membatasi akses ke zona perbatasan Lebanon, dengan alasan keamanan dan menetapkan wilayah tersebut sebagai "zona militer tertutup", agar prilaku pasukan IDF Israel yang suka menjarah, Merampok, Mencuri dan Menjarah barang milik warga Lebanon tidak terekspose," ungkap Irwan.

"Beberapa jurnalis dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon selatan pada Maret dan April 2026 saat melakukan liputan. Hingga April 2026, setidaknya belasan jurnalis dilaporkan tewas di Lebanon akibat serangan tentara Israel,' sambungnya.

"Kemudian pihak Israel membantah secara sengaja menargetkan jurnalis dan mengklaim bahwa insiden yang melibatkan media sedang dalam penyelidikan, dengan dalih operasi militer diarahkan ke kelompok Hizbullah, itumah dalih lagu lama, gitar tua, kecrekan kerop, gendang butut. Sementara pihak Lebanon menuduh Israel menghalangi tim penyelamat dan jurnalis, bahkan memblokir akses ke lokasi serangan, termasuk bagi ambulans" tandas Irwan.

"Jadi dapat disimpulkan bahwa, ada dugaan Benjamin "Kadal Buntung" Netanyahu" atau Benjamin "Kucing Kurap" Netanyahu telah membentuk karakter pasukan khususnya yang bernama IDF itu menjadi "Tentara Maling', "Tentara Rampok" atau "Tentara Khusus Menjarah" melalui Diklat dan perekrutan serta penyaringan Pasukan Khususnya," pungkas Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin.

(JLambretta) JP

Dinilai Langgar Hukum Internasional Sekjen PBB Kecam AS Dan Begundal Serang Iran Tanpa Dasar, HR&D ASWIN : Prilaku Donald "Koplak" Trump!!

JAKARTA (INDONESIA), JAYAKARTA POS - Ketegangan antara  Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump dan Iran kembali meningkat, dengan ancaman tindakan militer yang memicu penentangan luas dari berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).(03/05/2026).

Berdasarkan laporan terkini per April-Mei 2026, tindakan dan ancaman serangan Donald Trump terhadap Iran secara luas dinilai oleh para ahli hukum internasional dan PBB sebagai pelanggaran hukum internasional.

Donald Trump telah mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran, termasuk menyebut bahwa negara tersebut menyebabkan "kekacauan, kematian, dan kerusakan", tandas Trump. (08/01/2026). 
Ancaman lainnya menyebutkan potensi pemusnahan peradaban Iran jika ketegangan berlanjut.

Trump secara berulang mengancam akan "Meledakkan" infrastruktur vital Iran jika negosiasi gagal. Pernyataan seperti "Saya tidak membutuhkan hukum internasional" (8 Januari 2026) semakin memperkuat argumen bahwa tindakan tersebut di luar koridor hukum. 

Pasukan AS telah melakukan setidaknya satu serangan terhadap sasaran non-militer, yaitu jembatan yang menghubungkan Teheran dengan kota Karaj.

Trump mengulangi ancamannya dalam konferensi pers pada hari Senin, dengan mengatakan bahwa Iran “Tidak akan memiliki jembatan lagi” jika negara itu gagal memenuhi batas waktu yang ia tetapkan, yaitu pukul 20.00 waktu Timur pada hari Selasa, untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Trump mengatakan AS memiliki rencana untuk menghancurkan setiap pembangkit listrik dan setiap jembatan di negara itu dalam waktu empat jam “Jika kami mau.”
Ketika ditanya apakah dia khawatir pemboman pembangkit listrik dan jembatan dapat dianggap sebagai kejahatan perang, Trump menjawab, “Tidak, sama sekali tidak.”

Dugaan Campur Tangan AS

Trump secara terbuka mengakui pengiriman senjata kepada demonstran di Iran melalui perantara milisi Kurdi saat gelombang protes besar melanda negara tersebut. 

Ia menyebut pengiriman senjata itu ditujukan untuk membantu warga menghadapi tindakan keras aparat pemerintah. LHal tersebutlah yang memicu tuntutan dari Iran agar PBB bertindak atas intervensi tersebut.

Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan “Banyak senjata” kepada para demonstran di Iran melalui jalur Kurdi,Minggu (5/4/2026). “Kami mengirim senjata ke para demonstran, sangat banyak. Dan saya pikir Kurdi mengambil senjata itu."

Pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut diamini dan didukung penuh oleh sekutunya PM Israel yang populer di sebut Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin dengan sebutan : Benjamin "Kadal Buntung" Netanyahu atau Benjamin "Kucing Kurap"Netanyahu.

"Selamat, Presiden Trump. Keputusan berani anda untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan kekuatan Amerika Serikat yang luar biasa dan benar akan mengubah sejarah... Sejarah akan mencatat bahwa Presiden Trump bertindak untuk menolak rezim paling berbahaya di dunia mendapatkan senjata paling berbahaya di dunia," katanya memuji Trump. 

Ancaman Dan Eskalasi Berbahaya

Tanggapan PBB: Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan dan perilaku Trump tersebut.

"Saya sangat khawatir dengan penggunaan kekuatan Amerika Serikat terhadap Iran hari ini. Ini adalah eskalasi berbahaya di wilayah yang sudah di ambang batas, dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ada risiko yang berkembang bahwa konflik ini dapat dengan cepat lepas kendali - dengan konsekuensi bencana bagi warga sipil, wilayah, dan dunia, " ujar Sekjen PBB Antonio Guterres. 

"Saya mendorong Negara-negara untuk melakukan de-eskalasi dan menjunjung tinggi kewajiban mereka di bawah Piagam PBB dan aturan hukum internasional lainnya. Pada jam yang berbahaya ini, sangat penting untuk menghindari spiral kekacauan. Tidak ada solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi. Satu-satunya harapan adalah perdamaian."

PBB memperingatkan bahwa ancaman untuk menyerang Iran merupakan eskalasi berbahaya dan berisiko melanggar hukum internasional serta mengancam perdamaian global.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "sangat khawatir" atas pernyataan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengenai Iran, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Selasa (7/4).
Trump menyebut peradaban Iran bisa “musnah secara permanen” pada Selasa malam. 

Sebelumnya pada Senin (6/4), ia juga memperingatkan bahwa AS bisa menghancurkan Iran dalam semalam.

"Sekretaris Jenderal sangat khawatir atas pernyataan yang kami dengar kemarin dan pagi ini—pernyataan yang menunjukkan bahwa seluruh bangsa atau seluruh peradaban mungkin akan menanggung konsekuensi dari keputusan politik dan militer," ujar Dujarric dalam konferensi pers.

Ia menekankan tidak ada tujuan militer yang membenarkan penghancuran infrastruktur masyarakat secara besar-besaran atau penderitaan yang disengaja terhadap warga sipil.

“Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa konflik bisa berakhir ketika para pemimpin memilih dialog daripada kehancuran, bahwa pilihan masih ada, dan sekarang pilihan-pilihan itu harus dibuat,” tegasnya.

“Sekarang beliau menyerukan peningkatan upaya diplomatik untuk menemukan jalan damai menuju penyelesaian konflik di Timur Tengah,” kata Dujarric.

Lebih lanjut, Guterres juga menyerukan pemulihan segera kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Peringatan Iran Terhadap AS

Perang retorika ini semakin memperburuk konflik terbaru di Timur Tengah, yang dipicu serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Eskalasi konflik ini praktis menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur pasokan utama untuk minyak dan gas alam cair global. Akibatnya, harga bahan bakar naik di sebagian besar negara.

Pemerintah Iran memberikan peringatan keras kepada AS untuk tidak melakukan tindakan agresif yang menargetkan pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menuduh AS-Israel secara sengaja menargetkan sekolah dan fasilitas pendidikan.

"Salah satu serangan dilaporkan menewaskan lebih dari 160 anak di Sekolah Shajareh Tayyebeh di Minab, " ungkapnya. 

Amnesty International juga menyoroti serangan terhadap sekolah putri yang menewaskan 170 orang
Iran menegaskan akan membalas dengan kekuatan penuh terhadap tindakan apa pun yang mengganggu kedaulatan negaranya. 

Konteks "Genosida"

Iran menegaskan bahwa, "Tindakan ini bukan sekadar kejahatan perang biasa, melainkan pola sistematis yang bertujuan menghancurkan infrastruktur sosial dan pendidikan, yang dikategorikan sebagai genosida."

Tuduhan ini muncul di tengah eskalasi konflik yang intens di kawasan tersebut.

Donald "Koplak" Trump Anggap Dunia Milik AS Negara Lain Hanya Ngontrak! 

Menanggapi perang AS - Iran berdampak eskalasi global tersebut Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin kepada Awak Media mengatakan bahwa, apa yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap negara berdaulat Iran tanpa dasar yang kuat dan membunuh anak-anak sekolah tak bersalah dan menentang PBB adalah merupakan kejahatan perang dan langgar aturan ketetapan keanggotaan PBB. 

"Serangan AS terhadap Iran telah melanggar larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.Pelanggaran Piagam PBB (Pasal 2(4),  Serangan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB dan tanpa adanya serangan bersenjata langsung dari Iran (bukan pertahanan diri yang sah) dikategorikan sebagai tindakan agresi, " tegas Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin(03/05). 

"Ancaman Trump untuk menargetkan pembangkit listrik, jembatan, dan fasilitas energi Iran dianggap melanggar hukum humaniter internasional, yang melarang serangan terhadap objek sipil, " sambungnya.

Pandangan Sekjen PBB Dan Pakar PBB

"António Guterres sendiri telah menegaskan bahwa fasilitas sipil tidak boleh menjadi target dan serangan semacam itu berisiko melanggar hukum internasional. Pakar PBB (seperti dalam laporan Maret 2026) menyebut serangan bersama AS-Israel sebagai pelanggaran terang-terangan yang didasarkan pada keinginan untuk menguasai, bukan pertahanan diri," terangnya. 

"Dan bahkan, lebih dari 100 pakar hukum AS mengkritik serangan ke Iran sebagai potensi kejahatan perang dan menantang kredibilitas tatanan hukum global, " tukasnya. 

Konteks "Ancaman vs Serangan" (2026). Dalam situasi tegang terjadi karena Trump secara berulang mengancam akan "meledakkan" infrastruktur vital Iran jika negosiasi gagal.

"Pernyataan Donald Trump seperti "Saya tidak membutuhkan hukum internasional" (8 Januari 2026) semakin memperkuat argumen bahwa tindakan tersebut di luar koridor hukum, " jelas Irwan. 

"Memang prilaku Presiden AS ini rada nyeleneh dan berarogansi tinggi. Sehingga terkesan dirinya mengganggap seolah dunia ini semua milik AS, sedangkan Negara lain hanya ngontrak. Prilaku Presiden AS seperti itu yang banyak dikecam anggota aliansi (Sekutunya), PBB serta rakyatnya sendiri itu termasuk kategori ODGJ  dan dapat juga di sebut Donald " Koplak" Trump, atau Donald "ODGJ" Trump, " tandasnya.

Kesimpulan

Secara hukum internasional, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan Piagam PBB.

"Meskipun ada klaim pertahanan diri oleh AS. Namun PBB dan mayoritas pakar menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Iran dan berisiko memicu kejahatan perang, serta AS dan sekutunya telah melakukan Pelanggaran Hukum Internasional dan Piagam PBB," pungkas Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin. 

(Taufan) JP